Presiden Korsel Dinilai Loyo dan Lamban

PAJU, KOMPAS.com - Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak dikritik karena dianggap loyo dan lamban bertindak. Ini adalah kritik kedua tahun ini. Dia juga dinilai lemah setelah Korea Utara menembak kapal perang Korsel pada Maret tahun ini.

Presiden Korsel sebenarnya ingin menghindari krisis di Semenanjung Korea walau bertubi-tubi mendapat ujian dari Korut si ”mulut besar”.

Namun, di mata warga, Presiden Lee dianggap terlalu lembek. Warga menilai Presiden Korsel gagal bertindak keras. ”Pemerintah ini terjebak dalam dilema karena terlalu banyak pertimbangan dengan alasan agar Semenanjung tidak menjadi medan perang,” kata Kim Seung-hwan, Ketua Centre for Strategic and International Studies di Myungji University.

Pada hari Kamis lalu Kim Tae-young mundur sebagai Menteri Pertahanan juga karena dituduh lamban. Kim Kwan-jin, mantan Kepala Staf Gabungan, ditunjuk sebagai Menhan baru.

Gugat kualitas pemimpin Para anggota parlemen, warga, media, dan politisi juga berang. ”Kebijakan pemerintah pemalas ini terlalu lembek terhadap Korut,” kata Kim Byeong-su (52) di Paju, kota di perbatasan dengan Korut, Jumat (26/11).

Ia menambahkan, tindakan balasan harus dilakukan terhadap musuh. ”Pemerintah dan parlemen harus bertindak karena kita sudah sering diserang. Kita harus perlihatkan bahwa kita tidak bisa dijadikan sebagai mainan,” kata Kim Byeong-su.

Tindakan bukan kata-kata, demikian pernyataan sejumlah pihak di Korsel. ”Pemerintah harus segera bereaksi dengan menyerang serta menghancurkan sisi Korut. Presiden Lee sendiri seharusnya memiliki jiwa komando untuk menyerang,” kata Kim dari Myungji University.

Tajuk rencana di harian Joongang juga mempertanyakan kualitas kepemimpinan Presiden Lee. Harian itu bertanya, mengapa Presiden Lee belum juga memberikan penjelasan kepada publik soal sikapnya mengenai serangan Korut itu. ”Sekarang ini pada saat negara dalam krisis, dia tak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan rakyatnya,” demikian harian tersebut.

Wali Kota Paju In-Jae Lee juga menegaskan bahwa jika pemerintah tidak menunjukkan sikap keras, rakyat pun tak akan bisa dilindungi.

Politisi dari satu partai dengan Presiden Lee juga berang. ”Kebijakan pemerintah jelas tak jalan,” kata Hwang Jin-ha, seorang anggota parlemen senior dari Partai Agung Nasional. ”Ini adalah buah dari kebijakan yang terus memasok para gangster bantuan dengan permohonan untuk tidak menyerang,” katanya. (REUTERS/MON/CAL)