Militer Bersiap Menangkan Pemilu Myanmar

YANGON, KOMPAS.com - Kroni-kroni politik junta militer Myanmar bersiap untuk mengumumkan kemenangan dalam pemilu yang dikecam Barat sebagai pemilu bohongan namun juga memberikan kursi bagi partai pro-demokrasi di parlemen.

Dengan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi yang masih terkurung dan para pemimpin oposisi melaporkan banyaknya intimidasi dan pelanggaran hukum, menjadikan para pemimpin dunia menolak keabsahan pemilu tersebut.

Presiden AS Barack Obama mengatakan, pemilu seharusnya bebas dan adil. Sedang Menlu AS Hillary Clinton mengatakan, Washington akan tetap menerapkan sanksi berat atas rezim berkuasa selama junta menahan tahanan politik, melanggar Hak Asasi Manusia, dan menolak berdialog dengan pihak oposisi.

"Proses pemilihan sangat cacat, menghalangi keterbukaan dan pemberian kesempatan kepada semua pihak, serta menekan dasar-dasar kebebasan," kata Clinton.

Banyak wilayah tidak mengikutsertakan kandidat pro-demokrasi karena masalah keuangan dan halangan lainnya.

Meski kondisi pemilu dikritik secara luas, beberapa pihak menilai pemilu itu menjadi langkah kecil menuju demokrasi setelah hampir lima dekade pemerintahan otokrasi dengan partai oposisi yakin akan sukses di wilayah tempat mereka bertanding.

Namun dengan 25 persen kursi parlemen dikhususkan untuk militer apapun pun hasil pemilu, dua partai utama yang didukung junta militer hanya perlu memenangkan 26 persen kursi yang masih tersedia untuk mendapatkan suara mayoritas.

Meski rezim tidak tidak populer, kroni-kroni partai politiknya seperti Union Solidarity and Development Party (USDP) diperkirakan menang, dibantu dengan dukungan finansial dan kampanye yang besar serta suasana ketakutan yang menyelubungi pemilu.

Di banyak tempat pemilihan yang terjadi adalah persaingan antara USDP dan National Unity Party (NUP) yang merupakan partai penerus diktator terakhir Ne Win yang juga memiliki hubungan dekat dengan militer.

Media yang dikendalikan pemerintah pada Senin (8/11/2010) menampilkan foto kepala junta Than Shwe dan pejabat tinggi lainnya memberikan suara juga menerbitkan berbagai foto dan tulisan mengenai para diplomat dan wartawan yang meninjau pemilu.