Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korut "Lepeh" Laporan Marzuki Darusman

NEW YORK, KOMPAS.com — Marzuki Darusman membawa segepok laporan dari Korea Utara (Korut) ke PBB. Dalam laporan akhirnya, Marzuki, yang mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, mengatakan, ada kebutuhan sangat penting bagi Pyongyang untuk melakukan langkah-langkah cepat guna menjamin pemenuhan hak atas pangan, air, sanitasi, dan kesehatan serta untuk mengalokasikan sumber anggaran terbesar guna mengakhiri hal itu.

Namun, bukannya menerima dengan baik laporan itu, Wakil Duta Besar Korut untuk PBB Pak To Hun malahan tak menggubris fakta tersebut. Bak "melepeh" alias mengeluarkan kembali makanan yang sudah di dalam mulut, seraya mengumpat, Tok Hun malah mengatakan kalau laporan macam itu hanyalah persekongkolan untuk menumbangkan pemerintah di negerinya.

Pak Tok Hun mengatakan, laporan Marzuki, seperti resolusi-resolusi tahunan Majelis Umum mengecam situasi HAM di Korea Utara, adalah persekongkolan politik palsu bikinan kekuatan musuh dalam upaya mereka mengisolasi dan melumpuhkan sistem kami.

"Tujuannya jelas, yaitu mempromosikan dan melindungi HAM hanya dalam kata-kata, namun bukan dalam realitas, apa yang mereka usahakan untuk mengubah ideologi dan sistem negara kami," katanya.

Marzuki, yang juga mantan Ketua Komisi Luar Negeri DPR RI, mengatakan, laporan-laporan dari dalam negeri Korea Utara yang miskin itu mengindikasikan terus berlanjutnya penderitaan rakyat dari ketidakamanan pangan kritis, tingkat kekurangan gizi yang tinggi, dan rumitnya masalah ekonomi.

Pak tidak mengupas masalah-masalah khusus dari 19 halaman laporan Marzuki, tetapi mengatakan bahwa negaranya telah memutuskan di masa depan untuk melakukan konsolidasi penuh dan mengembangkan sistem sosialis kami untuk mempromosikan dan melindungi HAM guna memenuhi aspirasi rakyat kami dan kenyataan yang ada di negara kami.

Marzuki mengatakan, dia diingatkan oleh "kelangkaan kritis" dana untuk sebagian besar program PBB di Korut yang, menurutnya, memerlukan langkah kemanusiaan dan penyelamatan kehidupan. "Saya serukan kepada masyarakat internasional untuk tidak enggan membantu kemanusiaan berdasarkan kekhawatiran politik dan keamanan," kata kelompok yang disebut Komisi Tiga, yang beranggotakan seluruh negara anggota PBB, 192 negara.

Laporan Marzuki Darusman mengatakan, hanya 20 persen dari 492 juta dollar AS yang diperlukan dalam bantuan program bantuan kemanusiaan PBB pada 2009 yang bisa dihimpun. Akibatnya, beberapa keperluan rakyat Korut tidak semunya bisa dipenuhi oleh bantuan internasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.