Sesepuh Tuntut Reformasi - Kompas.com

Sesepuh Tuntut Reformasi

Kompas.com - 14/10/2010, 04:08 WIB

BEIJING, RABU - Sekelompok tokoh nasional China, termasuk sejumlah mantan petinggi Partai Komunis China, meluncurkan surat terbuka kepada Pemerintah Republik Rakyat China, yang berisi seruan reformasi politik dan penghargaan terhadap kebebasan berekspresi di negara itu.

Surat terbuka tersebut dipublikasikan di internet sejak Selasa (12/10). Ada 23 tokoh yang menandatangani surat tersebut, termasuk Li Rui, mantan ketua salah satu departemen pada Partai Komunis China dan sekretaris pribadi Mao Zedong, pendiri Republik Rakyat China.

Sejumlah tokoh akademisi dan para pemimpin surat kabar, termasuk Hu Jiwei, mantan editor Harian Rakyat, corong partai komunis, juga turut menandatangani surat yang ditujukan kepada parlemen China itu.

”Jika Partai Komunis tidak segera mereformasi diri dan berubah, partai akan kehilangan vitalitasnya dan mati alamiah,” demikian bunyi surat tersebut.

”Tuntutan (dalam surat itu) sangat sederhana. Kami hanya meminta kebebasan berekspresi, seperti yang dijanjikan dalam konstitusi,” tutur Jiang Ping, pensiunan profesor hukum dan mantan anggota komite urusan legal parlemen, yang turut menandatangani surat itu.

Surat yang mengejutkan ini beredar hanya empat hari setelah pengumuman Liu Xiaobo, seorang aktivis prodemokrasi China, sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2010.

Dalam siaran pers resmi, Komite Nobel Norwegia mengutip Pasal 35 Konstitusi China yang berbunyi, ”Warga negara Republik Rakyat China menikmati kebebasan berbicara, pers, berkumpul, berasosiasi, berprosesi, dan berdemonstrasi.” Namun, pada kenyataannya, hak-hak tersebut diberangus dengan berbagai aturan dan regulasi pemerintah.

Meski diklaim tidak ada kaitannya dengan penganugerahan Hadiah Nobel ini, para penandatangan surat terbuka tersebut menyoroti hal yang sama. ”Demokrasi palsu ini—menghormati (hak-hak warga) secara prinsip, tetapi menolaknya dalam praktik sehari-hari—adalah skandal dalam sejarah demokrasi dunia,” tandas surat yang peredarannya langsung disensor di beberapa portal internet utama di China.

Wang Yongcheng, pensiunan akademisi dari Universitas Jiaotong di Shanghai, yang ikut menandatangani surat itu, mengatakan, pembuatan surat tersebut dipicu penahanan seorang wartawan yang menulis tentang kasus korupsi dalam proyek pembangunan bendungan.

Tahanan rumah

Pemberangusan kebebasan pers di China dianggap sudah sangat ketat dan sensitif sehingga isi pidato Perdana Menteri Wen Jiabao dan rekaman wawancara Wen dengan CNN, Agustus lalu, yang berisi usulan reformasi politik di China, pun ikut disensor.

”Tuntutan utama kami adalah penghapusan sensor,” kata surat yang juga menyerukan agar Partai Komunis tak lagi menutup-nutupi bagian sejarahnya yang kelam.

Liu Xia, istri penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2010, untuk pertama kalinya menyebut keputusan menempatkan dirinya dalam tahanan rumah oleh aparat China adalah tidak sah, Rabu. ”Saya protes keras kepada pemerintah atas penahanan saya yang ilegal ini,” tulis Liu Xia dalam sebuah tweet di Twitter.

Liu Xia dijaga ketat di rumahnya di Beijing sejak pengumuman peraih Hadiah Nobel Perdamaian, Jumat lalu. Wartawan dan tamu dilarang menemui dia. Jika ia bepergian, harus dikawal ketat dalam mobil polisi.

Diplomat Uni Eropa dan Norwegia termasuk di antara para tamu yang ditolak menemui Liu Xia. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mendesak Pemerintah China agar membebaskan kembali Liu Xia.

(AP/AFP/Reuters/DHF)

Editor

Close Ads X