Investasi Malaysia di Kalbar Rp 12 Triliun

Pontianak, Kompas - Investasi pengusaha asal Malaysia di sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat sedikitnya Rp 12 triliun hingga tahun 2010. Lahan kelapa sawit yang dikembangkan pengusaha Malaysia mencapai 300.000 hektar dari 500.000 hektar luas total kebun kelapa sawit di Kalimantan Barat.

Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalimantan Barat Ilham Sanusi mengatakan, Jumat (3/9), nilai investasi itu hanya dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha sejak menanam kelapa sawit hingga siap panen. ”Belum termasuk investasi pabrik dan infrastruktur jalan,” kata Ilham.

Setidaknya ada 20 perusahaan yang menanamkan modal di sektor perkebunan kelapa sawit di Kalbar. Selain perusahaan berbendera Malaysia, para pengusaha juga ada yang berpatungan dengan pengusaha Indonesia.

Investasi Malaysia di sektor perkebunan kelapa sawit juga ada di Riau dan Sumatera Utara. ”Malaysia pasti sudah menghitung, mereka akan rugi besar jika hubungan dengan Indonesia harus berakhir,” kata Ilham.

Sementara itu, saat meninjau pelaksanaan proyek pembangunan Pelabuhan Samudera Lampulo di Banda Aceh, Jumat, menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menyatakan telah menyerahkan penyelesaian insiden Bintan kepada Kementerian Luar Negeri.

Fadel mengaku lelah dengan berbagai dampak susulan pascainsiden itu. Menurut Fadel, kementeriannya kini hanya mengurus pengembangan perikanan dan perekonomian nelayan.

Pihaknya akan menghentikan salah satu tugas pokok dan fungsi kementerian, yaitu pengawasan. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diserahkan kepada TNI AL.

Pada hari yang sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi penghargaan kepada tiga petugas Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam yang sempat ditahan Polis Diraja Malaysia dalam insiden Tanjung Berakit, 13 Agustus lalu. Pemberian penghargaan kepada Asriadi (40), Seivo Grevo Wewengkang (26), dan Erwan (37) diserahkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Aji Sularso di Kota Batam.

Bentuk penghargaan adalah insentif berupa perjalanan dinas. Adapun bentuk lain, seperti kenaikan pangkat dan promosi jabatan, masih dikaji Direktorat Jenderal PSDKP karena harus memerhatikan aturan kepegawaian. Asriadi dan Seivo adalah pegawai negeri sipil pusat. Adapun Erwan berstatus honorer.

Dari sisi jumlah pengawas dan sarana, Aji mengakui, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia belum ideal. Terdapat sekitar 400 kabupaten dan kota pesisir di Indonesia. Idealnya, tiap-tiap daerah ada lima pengawas. Artinya, jumlah petugas pengawas masih kurang 1.000 orang.