Jumat, 22 Agustus 2014

News /

Antisipasi Krisis Pangan

Rabu, 1 September 2010 | 04:08 WIB

Oleh Didik J Rachbini

Hanya selang beberapa tahun, isu krisis pangan sudah menghantui kembali banyak negara pada saat ini.

Sebelumnya, ketika harga minyak naik dan terjadi krisis energi, ketersediaan pangan terganggu karena pasokan energi dikerahkan dari energi hijau sehingga mengurangi lahan untuk tanaman pangan. Produksi pangan bersinggungan dan bersaing dengan produksi tanaman untuk energi hijau. Tidak hanya itu, krisis energi beberapa tahun lalu memicu harga pangan naik sehingga akses golongan bawah terhadap pangan menurun. Beberapa negara akhirnya juga menghadapi masalah dan krisis sosial politik karena protes sosial dari masyarakat golongan bawah tersebut. Krisis pangan akhirnya mengguncang suatu sistem pemerintahan dan politik.

Itulah gambaran betapa pentingnya memastikan keamanan pangan di dalam negeri. Isu ini terkait kenyataan akhir- akhir ini di mana ketersediaan pangan dunia mulai mengkhawatirkan. Isu pangan dunia kembali hangat dan mulai banyak pihak mengingatkan kemungkinan krisis pangan yang bisa menimpa sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Kompleksitas dan ancaman krisis pangan saat ini bukan hanya disebabkan oleh pertambahan penduduk dunia yang makin sulit dikendalikan, tetapi lebih dari itu, kondisi alam saat ini juga kurang bersahabat dengan sektor pertanian. Berbagai bencana alam yang terjadi di negara-negara yang terkenal sebagai lumbung pangan menyebabkan penurunan dalam produksi dan pasokan pangan global.

Perubahan iklim ekstrem di Rusia dengan suhu yang mencapai 38 derajat celsius telah menyebabkan kekeringan pada lahan pertaniannya. Rusia akhirnya membuat kebijakan pengamanan pasokan pangan dalam negeri dengan cara menutup ”keran” ekspornya. Kebijakan dan keputusan Rusia ini berpengaruh terhadap pasar pangan dunia yang cenderung menciut dan tidak fleksibel. Karena alasan politik pangan dan stabilitas pasokan, negara-negara lain terpicu untuk melakukan tindakan dan kebijakan yang sama.

China sebagai salah satu negara lumbung pangan besar sekarang ini juga tengah mengalami bencana banjir sangat besar. Bencana ini merusak lahan pertanian dan menggagalkan sebagian panen padinya. Akibat banjir ini, China memutuskan untuk impor kebutuhan pangannya sebanyak 1 juta ton beras untuk saat ini maupun cadangan beberapa bulan dan beberapa tahun mendatang.

Kebijakan pangan China ini, dan juga Rusia sebelumnya, memicu kenaikan harga beras dunia. Kondisi harga ini diperkirakan akan semakin parah seiring dengan kebijakan Vietnam yang mengambil tindakan serupa dengan langkah Rusia, yakni lebih memprioritaskan kebutuhan domestiknya daripada mengekspor ke negara lain. Padahal, Vietnam adalah bintang pemain baru dalam pasar beras dunia dan termasuk kelompok negara pengekspor yang besar di dunia.

Jangan menggampangkan

Dalam menghadapi keadaan genting pangan dunia dan bahkan ancaman, Pemerintah Indonesia masih bersikap tenang seolah-olah dengan sendirinya pasokan beras dalam negeri bisa mengatasi permintaan dalam negeri. Bahkan, tidak ada kebijakan khusus yang dilakukan sebagai tindakan preventif untuk menangkal kemungkinan ancaman krisis pangan tersebut. Tidak ada antisipasi kebijakan yang memadai, hanya pembiaran sebagaimana terjadi pada bidang lain.

Pemerintah—dalam hal ini Bulog—merasa cukup aman dengan cadangan nasional seadanya itu. Pembelian dari petani tidak dilakukan lebih agresif dengan alasan kualitas. Cadangan 1,4 juta ton dianggap cukup untuk lima bulan atau hampir setengah tahun ke depan. Pernyataan ini dan kebijakan pangan yang dijalankan cenderung menggampangkan, padahal negara-negara lain sudah memasang kuda-kuda untuk mengamankan pasokan dalam negeri dengan melarang ekspor, menambah cadangan dari impor, dan kebijakan lain yang bersifat preventif.

Faktor iklim

Masih dengan optimisme, pemerintah memperkirakan luas areal tanam padi di Indonesia pada akhir 2010 akan meningkat dibandingkan Juli 2010. Area tanam pada Juli 2010 seluas 12,25 juta hektar dan akhir 2010 diperkirakan meningkat menjadi 13,45 juta hektar. Tidak salah memprediksikan, tetapi kita tidak melihat upaya kebijakan yang diambil untuk meningkatkan luas area tanam tersebut. Optimisme juga kurang mempertimbangkan kondisi eksternal iklim yang kurang bersahabat dan kondisi sebagian besar pemerintah daerah yang kurang peduli pada masalah keamanan pangan.

Faktor iklim jelas perlu diperhatikan oleh pemerintah karena gejala La Nina yang telah melanda Indonesia. Iklim di Indonesia menjadi tidak jelas, bahkan sangat tidak menentu. Hampir setiap bulan banyak wilayah dilanda hujan sehingga air sangat melimpah. Kecukupan air tidak berarti otomatis meningkatkan produksi padi. Di wilayah beririgasi teknis maupun setengah teknis justru terjadi sebaliknya, yakni penurunan tingkat produktivitas.

Faktor iklim yang ekstrem menimbulkan bencana. Curah hujan yang tidak menentu di banyak negara menimbulkan bencana banjir, seperti China, Korea Selatan, dan Pakistan. Kondisi iklim yang tidak menentu saat ini dan curah hujan yang tinggi akan semakin memperbesar peluang terjadinya bencana.

Faktor iklim mutlak dimasukkan ke dalam kalkulasi kebijakan pangan. Pemerintah tak bisa bertaruh hanya dengan stok seadanya itu sehingga harus mulai mencari alternatif menambah stok beras untuk akhir tahun ini, khususnya dalam menghadapi Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Keamanan pangan dalam negeri tidak bisa dipertaruhkan begitu saja dengan kebijakan yang longgar dan cenderung mengarah pada pembiaran, yang merisaukan.

Masyarakat Indonesia tidak pernah bisa menurunkan level konsumsinya terhadap beras. Beras sudah mendarah daging dan bagian penting dalam budaya masyarakat. Komoditas ini tidak tergantikan sehingga tingkat konsumsinya masih tergolong sangat tinggi. Pasokan dan cadangan beras pada saat ini menjadi penting mengingat kondisi eksternal juga cukup genting.

Oleh karena itu, dalam merespons kebijakan negara lain dan karena secara alamiah pasar beras internasional tipis sekali, maka tambahan stok beras Bulog bisa dilakukan dengan cara mengimpor dari luar. Kebijakan impor juga diperlukan karena alasan dalam beberapa tahun ini harga beras meningkat tajam, naik lebih dari 100 persen sejak tahun 2005/2006.

Didik J Rachbini Ekonom dan Ketua Majelis Wali Amanat IPB Bogor


Editor :