Asia Tenggara Tidak Butuh Bantuan AS

MANILA, KOMPAS.com - Filipina, Senin (9/8/2010) mengatakan negara-negara Asia Tenggara tidak memerlukan bantuan AS dalam menyelesaikan sengketa wilayah dengan China di Laut China Selatan, yang kaya sumber alam.

Menteri Luar Negeri Alberto Romulo mengemukakan, perundingan-perundingan harus dilakukan sepenuhnya antara ASEAN dan China.

Menjawab pertanyaan apakah ia mendukung pernyataan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton bulan lalu yang mengisyaratkan keterlibatan lebih besar AS dalam sengketa di Laut China Selatan itu.

"Tidak. Itu adalah urusan ASEAN dan China. Saya dapat menegaskan, itu adalah urusan ASEAN dan China. Itu cukup jelas," kata Romulo kepada wartawan.

China menegaskan pihaknya memiliki kedaulatan penuh atas kepulauan Spratly dan Paracel yang kaya sumber alam di Laut China Selatan.

Akan tetapi Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Taiwan juga menyatakan klaim atas sebagian pulau-pulau itu.

Hillary dalam Forum Regional ASEAN di Hanoi bulan lalu mengatakan bahwa AS memiliki satu kepentingan dalam menjamin navigasi yang terbuka dan perdagangan bebas di Laut China Selatan.

Hillary juga menyerukan perundingan multilateral untuk menyelesaikan masalah itu, sikap yang sejak lama ditentang China, yang ingin membicarakan klaim itu dengan masing-masing negara.

Romulo mengatakan, ASEAN terus mendorong pelaksanaan peraturan satu perjanjian yang ditandatangani dengan China tahun 2002 yang mnyerukan penyelesaian damai masalah antara semua pihak yang bertikai.

Akan tetapi itu hanya satu kesepakatan yang tidak mengikat dan ASEAN mendesak China agar perjanjinan itu mengikat.

"Kami akan terus membicarakannya dan itu selalu dalam agenda kami," kata Romulo.