Korut Menahan Kapal Korsel

Seoul, Minggu - Di saat latihan militer besar-besaran Korea Selatan di Laut Kuning masih berlangsung, Korea Utara dilaporkan menahan satu kapal nelayan milik Korea Selatan di lepas pantai timur Semenanjung Korea, Minggu (8/8). Ketegangan pun memuncak.

Kapal nelayan Daeseung 55, yang diawaki empat warga Korea Selatan (Korsel) dan tiga warga negara China, ditangkap setelah dituduh memasuki zona ekonomi eksklusif Korut. Kapal kemudian ditarik menuju Pelabuhan Songjin di bagian timur laut Korea Utara (Korut).

”Kapal nelayan kami saat ini sedang diselidiki oleh pihak berwenang Korea Utara di perairan yang diperkirakan masuk zona ekonomi eksklusif Korut di sebelah utara Laut Timur,” kata kesatuan Penjaga Pantai Korsel dalam pernyataan resmi, Minggu petang.

  Pihak Penjaga Pantai Korsel mendesak agar kapal tersebut segera dikembalikan utuh bersama seluruh awaknya. ”Kami mendesak pihak berwenang Korea Utara menangani kasus ini sesuai hukum dan norma internasional dan mengembalikan kapal serta awaknya sesegera mungkin.”

   Penangkapan kapal nelayan berbobot 41 ton itu memicu ketegangan baru di Semenanjung Korea setelah pekan lalu kedua Korea saling berbalas ancaman terkait latihan perang anti-kapal selam yang digelar Korsel di Laut Kuning.

Korut mengancam akan membalas dengan dahsyat jika ada indikasi Korsel menyerang mereka. Pihak Korsel membalas dengan mengatakan tidak akan menoleransi provokasi apa pun dari Korut.

Insiden penangkapan kapal tersebut terungkap hanya beberapa jam setelah Presiden Korsel Lee Myung-Bak mendadak mengumumkan perombakan kabinet, Minggu siang. Lee menunjuk perdana menteri baru dan mengganti tujuh menteri.

Terkait ketegangan

Kim Tae-Ho (47), tokoh reformis yang sebelumnya menjabat Gubernur Gyeongsang Selatan di tenggara Korsel, ditunjuk sebagai perdana menteri.

Tujuh menteri yang diganti itu adalah Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan, Menteri Pertanian, Menteri Ekonomi, Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Urusan Khusus.

Tiga menteri yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Unifikasi, tetap dipertahankan. Pengamat memandang itu menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Presiden Lee, terutama terkait dengan sikap keras terhadap Korut, tak akan berubah.

”Melihat hubungan yang sedang tegang antara Seoul-Pyongyang, dan sentimen negatif para pemilih di Korsel terhadap sikap Utara, sepertinya keadaan tak akan berubah dalam waktu dekat,” tutur Kim Kyung-Min, profesor ilmu politik dari Universitas Hanyang, Seoul.

(AP/AFP/Reuters/DHF)