Buat Peraturan soal Laut China Selatan

MANILA, KOMPAS.com - ASEAN ingin membuat satu peraturan resmi menyangkut Laut China Selatan untuk menghindari ketegangan di wilayah-wilayah yang disengketakan, kata seorang diplomat senior Filipina, Jumat (6/8/2010).      Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Filipina, China, dan Taiwan semuanya mengklaim wilayah di Laut China Selatan itu. Semuanya kecuali Brunei menggelar militer di daerah itu, dan klaim-klaim perbatasan telah memicu bentrokan angkatan laut yang menimbulkan korban jiwa.      "Kita harus mulai membicarakan tentang ketentuan-ketntuan dari satu peraturan regional dan ini untuk menjamin Laut China Selatan tetap satu tempat yang damai dan stabil di mana kapal-kapal dapat lewat dengan aman," kata Erlinda Basilio, wakil menlu urusan kebijakan  dalam satu forum media.      Negara-negara Asia Tenggara menjadi cemas akibat sikap agresif  China yang meningkat menyangkut sengketa-sengketa yang ruwet itu.      Pekan lalu, angkatan laut China melakukan pelatihan di perairan selatan yang disegketakan saat ketegangan dengan Washington  menyangkut keamanan di semenjung Korea dan di Laut China Selatan.      Pada 2002, China dan ASEAN  menandatangani satu pernyataan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan militer dan memajukan kerja sama mengenai sains, lingkungan dan proyek-proyek nonmiliter  untuk meredakan ketegangan setelah China dan Vietnam terlibat baku tembak angkatan laut akhir tahun 1980-an.      Basilio mengatakan ASEAN akan mengusulkan satu peraturan yang resmi dan mengikat di Laut China Selatan  dalam pertemuannya dengan China mendatang. ASEAN beranggotakan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. "Kita hanya menginginkan stabilitas dan satu lingkungan yang damai, tidak hanya di sana tetapi di seluruh kawasan itu," katanya.   Ia mengatakan sengketa-sengketa  selalu dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan keamanan d Forum Regional ASEAN (ARF), di mana negara-negara di luar kawasan itu, seperti Amerika Serikat, Rusia, India, Australia dan Jepang bergabung bersama ASEAN dan China. "Banyak peserta di ARF adalah negara-negara dagang dan karena itu adalah penting bagi mereka untuk memiliki akses tanpa hambatan ke perairan di Laut China Selatan," katanya.      Pada hari Rabu, Rudy Lupton, komandan kapal pemimpin Armada VII Angkatan Laut Amerika Serikat, mendesak China bertindak secara bertanggung jawab di daerah-daerah sengketa di Laut China Selatan  untuk menghindari masalah-masalah politik dan keamanan.