Menurut pengumuman Komisi Tinggi Independen Pemilu Irak, Koalisi Negara Hukum pimpinan Al-Maliki unggul di Provinsi Babil dengan meraih hampir 14.000 suara, dan di Najaf dengan 7.000 suara. Hasil ini baru mencerminkan sepertiga dari keseluruhan suara di kedua provinsi tersebut. Hasil di provinsi lain masih belum diumumkan.
Kepada harian Asharq al-Awsat edisi Selasa, salah seorang pemimpin Koalisi Negara Hukum, Khaled Assad, menegaskan, meski hasil keseluruhan belum diumumkan, menurut informasi yang diperoleh Khaled Assad, Koalisi Negara Hukum meraih peringkat pertama dalam perolehan suara di sebagian besar provinsi di Irak.
Ia menyatakan lagi, meskipun harus berkoalisi dengan kekuatan politik lain, Koalisi Negara Hukum sebagai peraih suara terbanyak tetap menjadi pihak yang membentuk pemerintahan dan menentukan figur penjabat perdana menteri (PM).
Assad menambahkan, menurut konstitusi Irak adalah kekuatan politik yang meraih suara terbanyak yang berhak membentuk pemerintahan dan memilih figur yang menjabat PM.
Wakil Presiden Irak yang juga salah seorang pemimpin Koalisi Kubu Irakiyah, Tareq Hasyimi, memberi isyarat kesediaan Koalisi Kubu Irakiyah berkoalisi dengan Koalisi Negara Hukum dengan transaksi pembagian jabatan strategis, yakni jabatan presiden untuk Koalisi Kubu Irakiyah dan jabatan PM untuk Koalisi Negara Hukum.
Dalam konteks transaksi pembagian kekuasaan itu, Tareq Hasyimi dalam wawancara dengan televisi Aljazeera meminta agar posisi presiden Irak mendatang dijabat tokoh Arab, bukan Kurdi. Seperti diketahui, Presiden Irak sekarang adalah Jalal Talabani yang berasal dari Kurdi.
Ia menyatakan, Irak adalah negara Arab, maka seharusnya posisi tertinggi dijabat tokoh Arab. Namun, lanjutnya, semua itu harus dari kesepakatan kekuatan politik yang ada.
Adapun salah satu ketua komisi independen pemilu, Hamdiyah al-Husseini, dalam temu pers hari Selasa mengatakan, persentase partisipasi dalam pemilu mencapai 62,4 persen.
Tiga skenario
Sementara itu, harian Al Hayat menyebutkan, ada tiga skenario yang bisa dilakukan kubu Al-Maliki.
Skenario pertama, Al-Maliki berkoalisi dengan Koalisi Kurdistan membentuk pemerintah baru, dengan menempatkan Koalisi Kubu Irakiyah pimpinan Ayad Allawi dan Koalisi Nasional Irak pimpinan Ammar Hakim dalam barisan oposisi.
Jika skenario ini yang terjadi, maka jabatan PM tetap dipegang Al-Maliki dan posisi presiden dijabat Jalal Talabani.
Skenario kedua, Al-Maliki berkoalisi dengan Koalisi Nasional Irak pimpinan Amar Hakim. Jika ini yang terjadi, akan lahir pemerintahan yang didominasi Syiah, tanpa Sunni dan Kurdi. AS dan negara-negara Arab tetangga serta Turki tentu akan menentang pemerintahan yang pro-Iran seperti itu.
Skenario ketiga, Al-Maliki berkoalisi dengan Koalisi Kubu Irakiyah pimpinan Ayad Allawi. Skenario ini akan didukung AS dan negara-negara Arab tetangga karena merupakan gabungan Syiah-Sunni yang diharapkan bisa berandil mengurangi aksi kekerasan di Irak. Hambatan skenario ini adalah Al-Maliki dan Ayad Allawi sama-sama berambisi menjadi PM.
