JAKARTA, KOMPAS.com — Imparsial mendesak Pemerintah Indonesia agar dapat menghasilkan hal konkret di bidang hak asasi manusia (HAM) pada lawatan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada akhir Maret mendatang. Imparsial menilai selama ini Pemerintah Indonesia abai dalam pemenuhan dan penegakan HAM Indonesia. Hal ini terlihat dari tak kunjung tuntasnya sejumlah penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu, seperti kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir.
"Kongres AS memberikan perhatian yang besar pada kasus Munir. Hingga saat ini tuntutan penyelesaian kasus Munir belum dicabut. Maka, hal ini harus menjadi perbincangan Presiden SBY dengan Presiden Obama," ujar Direktur Program Imparsial, Al Araf, pada jumpa pers, Kamis (11/3/2010) di Jakarta.
Sementara itu, Direktur Pelaksana Imparsial, Poengky Indarti, memaparkan sejumlah kasus HAM lainnya yang belum tuntas hingga kini, seperti pelanggaran HAM di Papua, kekerasan militer yang terjadi di Papua, serta kebijakan kontra-teror yang menitikberatkan pada kemampuan eksesif.
"Imparsial menyatakan, adalah bijak jika Presiden Obama dapat mengungkapkan serta membicarakan masalah-masalah tersebut kepada Pemerintah Indonesia. Persoalan yang belum mendapatkan penuntasan dari pemerintah kiranya menjadikan Presiden Obama mempertimbangkan ulang sejumlah kebijakannya terhadap Indonesia," ujar Poengky.
Di sisi lain, sambungnya, Imparsial juga mendesak Obama agar mempercepat penutupan Kamp Guantanamo terhadap para tersangka teroris untuk segera dihadapkan ke pengadilan sebagai bagian dari HAM.
Dengan demikian, kata Poengky, kunjungan Obama ke Indonesia tidak saja mendapat sambutan dari rakyat Indonesia, tetapi juga memberikan catatan positif dalam kemajuan penegakan HAM di kedua belah pihak.
