KHARTOUM, KOMPAS.com - Perundingan perdamaian antara kelompok pemberontak utama Darfur dan pemerintah Khartoum dimulai Rabu di Qatar setelah berbulan-bulan terjadi pertempuran dan pelanggaran perundingan, demikian dikatakan pemerintah Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (JEM).
Menurut JEM, dalam pemilihan umum legislatif dan presiden April nanti, jutaan orang yang menderita di Darfur akibat pemberontakan selama tujuh tahun akan turut ambil bagian.
"Jika ada kemauan baik dan keputusan, maka kami bisa mencapai perjanjian secepat mungkin," kata Al-Tahir al-Faki, seorang tokoh senior JEM, kepada Reuters, Selasa.
Meskipun demikian, kelompok itu tidak akan berunding apabila ada perundingan-perundingan yang paralel dengan kelompok-kelompok pemberontak lainnya, sepanjang mereka tidak bersatu di bawah JEM.
Al-Feki mengatakan, perundingan-perundingan dimulai dengan delegasi Khartoum di Qatar, Rabu, untuk menyempurnakan deklarasi gencatan senjata bulan lalu antara kedua pihak.
"Ada begitu banyak masalah mengenai gencatan senjata yang perlu dibahas, jumlah tentara, pengaturan posisi dan penarikan kekuatan," katanya.
Namun dia mengatakan, angkatan bersenjata Sudan, yang pada Senin lalu menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil kendali wilayah Jael Marra bersama kelompok pemberontak separatis lain, siap untuk melanggar gencatan senjata.
"Perjanjian gencatan senjata yang kami tandatangani di seluruh Darfur, tidak hanya di daerah-daerah yang di bawah kendali JEM," katanya menegaskan.
Dalam pertempuran di Jabel Marra antara pasukan pemerintah dan pemberontak Gerakan Pembebasan Sudan yang dipimpin oleh Abdel Wahed Mohamed el-Nur, yang menolak untuk bergabung pada proses perdamaian Qatar, dia mengatakan: "Kami lihat ini sebagai satu pembatalan kerangka kerja perjanjian."
Mahkamah Kejahatan Internasional tahun lalu mengeluarkan surat penahanan untuk Presiden Omar Hassan al-Bashir karena kejahatan perang di Darfur, di mana Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperkirakan 100.000 orang tewas.
Ini merupakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Bashir mengharapkan kemenangan dalam pemilihan presiden April akan mensahkan pemerintahnya, untuk menghindarkan perintah penangkapan.
Tetapi al-Faki dari JEM mengatakan, pemilu itu tidak akan berlangsung bebas dan jujur, dengan keadaan Darfur masih di bawah undang-undang darurat perang dan Bashir masih mengontrol keuangan negara dan media massa.
"Tidak ada tanda-tanda bahwa pemilu itu akan berlangsung bebas dan jujur di Sudan," katanya.
Dia mengatakan, batas waktu 15 Maret untuk mencapai kesepakatan perjanjian menyeluruh tidak ditetapkan.
"Kami pikir perundingan akan berlangsung sangat keras dan tidak diperkirakan akan dicapainya keputusan pada 15 Maret," ujarnya.
Delegasi pemerintah Sudan tidak segera bisa dihubungi untuk dimintakan komentarnya.
