JERUSALEM, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan Israel, Rabu, menggecam pengumuman pembangunan 1.600 rumah baru di Yerusalem timur yang bersamaan dengan kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.
"Rombongan Menteri Pertahanan Ehud Barak mengungkapkan kemarahan setelah pengumuman tak terbenarkan itu, yang mempengaruhi perundingan perdamaian dengan Palestina, yang merupakan kepentingan tertinggi Israel," kata pernyataan kantor kementerian pertahanan itu.
"Sumber di kementerian pertahanan menekankan bahwa Israel bertindak berbulan-bulan untuk membangun kepercayaan di antara pihak agar perundingan bisa dimulai dan pengumuman itu akan sangat memengaruhi," lanjut pernyataan tersebut.
Pengumuman pada Selasa oleh Kementrian Dalam Negeri Israel itu membuat marah Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden, yang tengah berkunjung ke negara Yahudi tersebut. "Isi dan waktu pengumuman itu, terutama dengan peluncuran perundingan, yang berdekatan adalah persis jenis langkah yang meremehkan kepercayaan, yang kita perlukan sekarang dan melawan pembicaraan membangun, yang saya lakukan di sini di Israel," kata Biden pada Selasa malam.
Keputusan Israel itu juga membuat marah Palestina, yang menganggap pemukiman menjadi perintang utama untuk mencapai perdamaian.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-moon, Selasa, juga mengutuk rencana Israel membangun 1.600 rumah lagi di wilayah Arab, yang didudukinya, tempat rakyat Palestina akan mendirikan negara mereka. "Ban menegaskan kembali bahwa pembangunan permukiman tidak sah berdasarkan atas hukum antarbangsa," katanya.
Kementerian Dalam Negeri Israel, Selasa, menyatakan menyetujui pembangunan 1.600 rumah baru di permukiman Yahudi di wilayah sengketa Yerusalem. Permukiman itu berada di bagian kota suci, yang dinyatakan Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka dan dirujuk masyarakat antarbangsa sebagai Jerusalem Timur.
