WASHINGTON, KOMPAS.com — Amerika Serikat meragukan kredibilitas Pemilu Myanmar jika pengesahan UU Pemilu dilakukan rezim junta militer di Naypyidaw tanpa melibatkan para pemangku kepentingan lain.
”Kami mengimbau pihak berwenang Myanmar memulai dialog politik dengan semua pemangku kepentingan...,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Philip Crowley di Washington DC, Selasa (9/3/2010).
”Dialog politik yang substantif itu merupakan langkah awal menuju penyelenggaraan pemilu yang kredibel tahun ini,” katanya menambahkan.
Gedung Putih mengkhawatirkan pengesahan UU Pemilu secara sepihak oleh junta militer Myanmar tanpa melalui dialog politik yang substantif berdasarkan demokrasi dengan para pemimpin oposisi ataupun kelompok etnis minoritas. ”Kami tetap skeptis pada kredibilitas rencana penyelenggaraan pemilu tahun ini,” katanya.
