JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik UI Hermawan Sulistyo prihatin dengan beberapa pulau kecil di daerah terluar yang rentan direbut oleh negara tetangga, termasuk Blok Natuna. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian kepada permasalahan yang lebih substansial dibanding mengurusi isu-isu yang ada.

Hermawan menilai pembelian mobil Toyota Crown Royal Saloon adalah pemborosan. Seharusnya pemerintah membangun infrastruktur dan menyejahterakan para tentara yang berjaga di daerah perbatasan tersebut. "Untuk mobil saja Rp 200 miliar, bayangkan itu bisa untuk menggaji 5-10 tahun seluruh tentara di Natuna," kata Hermawan Sulistyo dalam acara peluncuran buku Natuna Kapal Induk Amerika di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2010).

Ia menilai, sesuatu yang miris terjadi jika Indonesia yang kaya dengan alamnya, tetapi prajurit di perbatasan justru tidak sejahtera. Kenaikan tunjangan bagi para prajurit di wilayah perbatasan dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan para prajurit di wilayah terpencil. "Paling mereka dapat Rp 1,5 sampai Rp 2 juta. Minimal harus Rp 5 juta, bagi prajurit dengan pangkat terendah tidak boleh kurang dari Rp 3 juta," terangnya.

Dia menilai, hingga saat ini pemerintah belum menunjukkan political will untuk membenahi wilayah perbatasan. Baru sebatas retorika belaka di media massa. "Jika berkeliling di perbatasan bisa dilihat tidak ada realisasinya sama sekali," cetusnya.

Apalagi, di tengah dana APBN yang selalu defisit, justru pemerintah menaikkan gaji para pejabat tinggi. Pemerintah cenderung menaikkan gaji pejabat dibanding menaikkan gaji tentara di perbatasan," ujarnya.

Penulis buku Peter A Rohi menyatakan, posisi Natuna yang sangat dekat wilayah Spratly dan dikelilingi enam negara adalah sangat strategis. Karena itu, tak heran kapal-kapal armada ke-7 Amerika Serikat (AS) yang berpangkalan di Yokosuka, Jepang, rajin bermanuver mendekati Natuna. Terakhir 8 Juni 2009 lalu, kapal induk AS kembali merapat dan berhasil digiring oleh TNI.

Selain posisinya yang strategis, Natuna juga memiliki kekayaan gas yang melimpah dengan potensi devisa 25 miliar dollar AS per tahun atau sekitar Rp 225 triliun per tahun. Karena itu, banyak negara yang melirik Natuna. "Hasil riset menyebutkan, hingga tahun 2003 pemintaan gas akan meningkat tajam di kawasan Asia, khususnya China," kata Peter.

Peter yang pernah bergabung di KKO (sekarang Marinir) dan bertugas di Natuna mengungkapkan, Natuna pernah dilirik jadi area latihan perang oleh Singapura dan AS. Untungnya Bupati Natuna Daeng Rusnadi (sekarang tahanan KPK) dan masyarakatnya menolak. "Meski pemerintah pusat waktu itu sudah mengizinkan. Dan bahkan PM Singapura sudah ada di Jakarta," ujarnya.

Ia melihat sistem pertahanan Indonesia untuk daerah perbatasan termasuk Natuna masih tumpang tindih. Ia mengimbau seluruh kemananan dan pertahanan di wilayah Natuna diserahkan sepenuhnya kepada Angkatan Laut.

Pemerintah juga harus punya suatu konsep pertahanan wilayah Natuna dengan mengedepankan masyarakat sekitar Natuna sebagai tameng pertahanan pertama. Tentu saja peran tersebut dibangun dengan menyejahterakan masyarakat di sana sebelumnya. Dengan begitu, ada kesadaran masyarakat untuk memerhatikan setiap pergerakan kapal-kapal asing. "Mereka harus dijadikan tameng pertama. Makanya kesejahteraan rakyat di sana juga harus diperhatikan," tegas Peter.

Karena posisi Natuna yang luar biasa, pada tahun 2003 mantan Presiden Riau Merdeka Tabrani Rab pernah mengajak Daeng Rusnadi untuk bertemu AS menjajaki tawaran menjadi negara bagian Amerika setelah Hawaii. "Bahkan saya ajak Hasan Tiro (Aceh) dan Theys Hiyo Eluay (Papua) dalam sebuah pertemuan di Singapura untuk perundingan. Sayang Daeng menolak. Padahal, Natuna adalah wilayah strategis yang punya nilai tawar tinggi kepada AS. Kalau perlu daratan Natuna menjadi kapal induk AS, karena berhadapan langsung dengan 7 negara," kata Tabrani.

Perkokoh pertahanan AL
Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) Slamet Subiyanto mengatakan bahwa yang diperlukan guna menghindari perebutan Blok Natuna dari AS maupun negara tetangga yakni dengan memperkuat pertahanan AL. Salah satunya dengan menghadirkan kapal induk yang melakukan patroli sesering mungkin di wilayah Natuna dan sekitarnya. Dengan kapal induk, bisa memberikan efek psikologis kepada kapal asing yang berusaha menyelinap ke perairan Indonesia.

"Ke depan, kapal-kapal besar harus sesering mungkin berpatroli di wilayah Natuna," kata Slamet.

Selain itu, pemerintah dengan komando TNI AL harus punya satu konsep pertahanan yang bisa menghitung seberapa besar kekuatan negara luar agar bisa disiapkan kekuatan untuk mengimbanginya. "Memang saat ini anggaran minim, tapi kan harus bisa diselesaikan masalah-masalah seperti itu," ujarnya.

Slamet merasa khawatir jika pemerintah menurunkan kuota logistik untuk para tentara yang menjaga perbatasan wilayah, maka peluang pencurian sumber kekayaan alam di Natuna dan wilayah perairan lainnya akan semakin besar. "Dukungan logistik tentara jangan dibatasi. Seharusnya kan ditambah," pungkas Slamet. (Persda Network/coz)