Kamis, 24 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Kamis, 24 Mei 2012 | 22:43 WIB
AS Serukan Percepatan Pembebasan Suu Kyi
Taufiq Zuhdi | tof | Rabu, 27 Januari 2010 | 03:55 WIB
|
Share:

AFP/STEPHEN SHAVER
ASEAN yang seolah-olah "diam saja" melihat ketidakadilan yang terus-menerus terjadi atas diri Aung San Suu Kyi membuat tokoh prodemokrasi Myanmar ini semakin terpuruk. Selain itu, juga membuat junta militer Myanmar semakin agresif melakukan lebih banyak lagi tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Akankah pembentukan badan HAM ASEAN bisa membantu persoalan HAM seperti yang dihadapi Suu Kyi ini?

TERKAIT:

WASHINGTON, KOMPAS.com - Amerika Serikat mendesak pemerintah Myanmar segera membebaskan ikon demokrasi, Aung San Suu Kyi setelah ada sinyal bahwa junta militer akan membebaskannya agar bisa mengikuti pemilihan umum.

Anggota Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) mengatakan, mereka telah mendengar bahwa rezim militer sedang mempertimbangkan membebaskan Asung san Suu Kyi pada bulan November untuk memenuhi tuntutan global, meski itu akan tejadi setelah pemilu.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Philip Crowley mengatakan,pihaknya akan terus menekan pemerintah Burma agar segera membebaskannya.

Hal itu disampaikan Crowley setelah Menteri Luar Negeri Hillary Clinton bertemu dengan US Senator Jim Webb, advokat terkemuka di Kongres, untuk melibatkan junta militer. Partai NLD menang telak dalam pemilihan demokratis terakhir tahun 1990, namun junta, yang telah memerintah Myanmar sejak tahun 1962, tidak pernah membiarkan partai tersebut berkantor.

Rezim militer telah menolak permohonan internasional terus-menerus dengan menjaga Aung San Suu Kyi di bawah tahanan rumah selama dari dua dekade terakhir.

Pihak oposisi telah curiga dengan pemilu yang akan diselenggarakan kelompok junta tahun ini. Mereka yakin, kegiatan tersebut tidak lebih dari sebuah rencana untuk melegitimasi kekuasaannya kembali.

Presiden AS Barack Obama telah meluncurkan sebuah dialog dengan Myanmar dengan harapan bangsa itu kembali dalam tatanan internasional. Mereka telah menyuarakan keprihatinan mengenai banyaknya penahanan tahanan politik dan kampanye militer terhadap etnik minoritas di negara itu.

Sumber :
AFP