KOPENHAGEN, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Keadilan Iklim (CSF) menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak tegas meminta pertanggungjawaban negara maju (Annex-1) untuk menurunkan emisi 40 persen.
"SBY tidak tegas meminta pertanggungjawaban negara Annex 1 untuk menurunkan emisi paling tidak sebesar 40 persen," kata Anggota CSF, Muhammad Teguh Surya, yang juga koordinator Kampanye Walhi di Kopenhagen, Kamis.
Teguh menyatakan hal tersebut menanggapi pidato Presiden RI dalam pertemuan tingkat tinggi kepala negara/pemerintahan pada Konferensi Perubahan Iklim dari UNFCCC di Kopenhagen, Denmark.
Teguh melihat apa yang diungkapkan Presiden Yudhoyono dalam pidatonya jauh dari persoalan perubahan iklim dan bagaimana menyelesaikannya. "Presiden juga keliru solusi karena menjebak negara-negara selatan termasuk Indonesia untuk bertanggung jawab penuh untuk penurunan emisi tanpa melihat bahwa pelepasan emisi di negara berkembang adalah sebagai akibat kegiatan eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan negara maju," katanya.
Presiden SBY pada sesi pertemuan UNFCCC dengan sejumlah kepala negara, di Bella Centre, Kopenhagen, menyerukan kepada semua pihak untuk melepaskan ego mereka sehingga ada celah untuk tercapainya kesepakatan dan kerja sama bisa mendapat hasil yang maksimal.
"Sekarang bukan saatnya untuk dogma dan konfrontasi. Saatnya sekarang untuk solusi dan konsensus. Dogma yang ada saat ini hanyalah human survival," kata Presiden saat menyampaikan pidato dalam sesi pertemuan UNFCCC, Kamis sekitar pukul 12.00 waktu setempat.
