LONDON, KOMPAS.com — Pemerintah Inggris akan melihat kembali sistem hukum di negara itu setelah kasus sebuah surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pengadilan di London untuk mantan Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Livni, memicu kemarahan Israel.
Menteri Luar Negeri David Miliband mengatakan, Israel dan para pemimpin negara-negara lain semestinya bisa dengan bebas mengunjungi Inggris dan berbicara dengan pemerintah. "Pemerintah sedang mencari cara di mana sistem ini dapat diubah untuk menghindari situasi seperti ini timbul lagi," kata Miliband.
Menurut dia, pengiriman surat penangkapan seseorang pejabat atau jenderal yang akan berkunjung, yang diberikan oleh pengadilan tanpa diketahui atau diberikan arahan oleh kejaksaan, adalah sesuatu yang aneh dan tidak lazim di Inggris.
Diberitakan sebelumnya, Israel telah marah atas surat perintah yang dikeluarkan pengadilan di London akhir pekan lalu untuk menahan Livni atas perannya dalam perang Israel. "Israel menolak langkah hukum yang didasari sikap sinis yang dibuat di pengadilan Inggris melawan kepala oposisi, Tzipi Livni, atas perintah dari unsur-unsur radikal," kata Menteri Luar Negeri Israel.
Sejumlah aktivis Palestina memang mendorong pengadilan di London menangkap beberapa pejabat yang dianggap sebagai penjahat perang. Livni, salah satu orang tersebut, bahkan harus menunda lawatannya akibat munculnya surat itu.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanayahu berpendapat, mereka tidak akan setuju jika seorang komandan dan prajurit yang gagah berani, yang telah berperang melawan musuh negaranya yang brutal dan kriminal, disebut sebagai penjahat perang. "Terus terang kami menolak absurditas ini."
Miliband mengatakan, Inggris akan berupaya melindungi hubungan dengan Israel yang merupakan mitra strategis dan teman dekat Inggris. "Kami bertekad untuk melindungi dan mengembangkan hubungan ini. Para pemimpin Israel—seperti juga para pemimpin dari negara-negara lain—dapat mengunjungi dan memiliki tepat dialog dengan Pemerintah Inggris," katanya.
