ABUJA, KOMPAS.com — Ratusan warga Nigeria dibunuh secara tidak sah oleh petugas polisi yang korup dan kurang terlatih setiap tahun. Amnesty Internasional, Rabu (9/12/09), bahkan menyebutkan, pihak berwajib mengabaikan masalah itu.
Selama dua tahun investigasi, Amnesty International menemukan pelanggaran hak asasi manusia yang merajalela, termasuk penyiksaan dan eksekusi yang diduga dilakukan petugas polisi Nigeria. "Polisi Nigeria bertanggung jawab atas pembunuhan tidak sah ratusan orang setiap tahun," kata Erwin van der Borght, Direktur Program Afrika Amnesty International.
"Mayoritas kasus yang terjadi tidak diselidiki dan perwira polisi yang bertanggung jawab tidak dihukum," tambah Borght.
Perampokan bersenjata dan penculikan lazim terjadi di negara produsen energi terbesar di Afrika itu, terutama di daerah penghasil minyak di Niger Delta, yang pasukan keamanannya sering kali dilumpuhkan oleh geng kriminal.
Dengan gaji yang rendah, latihan minim, dan peralatan uzur, polisi Nigeria sering dituduh menembak dulu dan bertanya kemudian. "Banyak pembunuhan tidak sah terjadi selama operasi polisi. Dalam kasus lain, polisi menembak dan membunuh sopir yang tidak mampu bayar suap di pos pemeriksaan," kata laporan itu.
Laporan resmi pemerintah memperkirakan, polisi membunuh 3.014 tersangka penjahat antara tahun 2003 dan 2008, tetapi Amnesty International yakin, jumlahnya jauh lebih tinggi.
Polisi Nigeria, dengan total staf sekitar 370.000 orang, mengakui ada sejumlah persoalan dalam lembaga itu. Pihak kepolisian mengatakan, mereka sedang melakukan sejumlah langkah untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada.
"Kami punya sejumlah tantangan dalam tugas penegakan hukum kami. Kami melatih petugas untuk menggunakan senjata api dalam menghormati hak asasi," kata juru bicara polisi, Emmanuel Ojukwu.
Amnesty International mendesak agar pihak kepolisian melarang petugasnya menggunakan senjata tajam, kecuali itu tidak terhindarkan demi melindungi diri. Undang-undang Nigeria yang baru mengizinkan pasukan keamanan menembak tersangka dan menahan orang yang mencoba melarikan diri atau menghindari penangkapan.
Kelompok hak asasi manusia juga mendesak reformasi sistem peradilan kejahatan dan anggaran yang lebih dari pemerintah bagi pelatihan dan peralatan polisi.
