KINSHASA, KOMPAS.com - Kekerasan antaretnik telah menyebabkan sedikitnya 100 orang tewas dan 53.000 orang terlantar sejak akhir Oktober di Provinsi Orientale di bagian baratlaut Republik Demokratik Kongo (DRC), demikian pernyataan PBB, Senin (23/11).
Pada Jumat, dua desa diserang, tapi di salah satu desa, Buburu, 8.000 orang telah melarikan diri karena takut terhadap serangan, demikian diumumkan oleh Misi PBB di DRK(MONUC), yang tidak dapat menyebutkan jumlah korban.
Bururu berada 150 kilometer di selatan Dongo, di tepi Sungai Qubangi, yang memisahkan DRC dari Kongo-Brazzaville. Pada Selasa dan Rabu, ada bentrokan di Sabasaba, 25 kilometer di tenggara Dongo, tempat sekitar 10 orang telah tewas.
Kekerasan itu meletus pada 29 dan 30 Oktober di Dongo antara orang-orang Lobala, atau Enyele, dan Bamboma (Boba), yang tiba berturut-turut dari desa Enyele dan Monzaya, tapi juga ditempatkan di sejumlah tempat lain yang berdekatan.
Selama beberapa tahun, kelompok etnik itu berusaha untuk memaksakan haknya atas perairan yang kaya akan ikan dan perselisihan meningkat menjadi kekerasan. PBB menyatakan orang-orang itu tewas dengan parang dan senjata api. Beberapa orang juga tenggelam ketika berusaha untuk melintasi sungai Qubangi guna mencari perlindungan di DRC. Dongo telah ditinggalkan sepenuhnya, dengan sejumlah mayat tergeletak di jalan, dan banyak rumah dan toko dibakar.
Sekitar 53.000 orang telah melarikan diri dari kekerasan itu, 37.000 orang ke bagian utara Republik Kongo, menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), dan sektar 16.000 orang yang lain tetap berada di RDC, menurut MONUC.
Menteri dalam negeri daerah Dongo Guy Inenge mengatakan pada AFP bahwa motif di belakang kekerasan itu lebih dari hak atas perikanan, melukiskan pertempuran itu sebagai "pemberontakan".
Inenge menyatakan sekitar 400 bekas anggota Gerakan untuk Pembebasan Kongo (MLC), partai oposisi penting di DRC, terlibat dalam bentrokan itu. Juru bicara pemerintah DR Kongo Lambert Mende melukiskan aksi di Lobala Jumat itu sebagai "pembersihan etnik".
Seorang pejabat MONUC mengatakan pada AFP bahwa para pemimpin kelompok itu sedang "dalam proses untuk merekrut orang-orang muda dengan menawari mereka uang" untuk ikut serta dalam kekerasan tersebut.
MONUC sedang meninjau kembali apakah akan mengirim patroli udara dan air ke daerah terpencil itu untuk memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai situasinya dan membantu menemukan solusi bagi masalah tersebut, atau tidak, katanya.
