KOLOMBO, KOMPAS.com — Sri Lanka dalam beberapa bulan mendatang mengadakan pemilihan dini presiden, kata Menteri Media Anura Yapa kepada wartawan pada Senin (23/11), sesudah pasukan pemerintah mengalahkan pemberontak Macan Tamil enam bulan lalu.
Presiden Mahinda Rajapakse segera mengumumkan tanggal pasti pemungutan suara itu, kata menteri tersebut, dengan berita setempat memperkirakan 23 Januari sebagai hari pemilihan umum itu.
"Pada pagi ini, Presiden bertemu dengan semua pemimpin partai (gabungan berkuasa Persekutuan Rakyat) dan memutuskan bahwa pemilihan presiden segera diadakan," kata Yapa.
Ia menyatakan, Rajapakse menginginkan amanat baru kendati masa bakti enam tahunnya berahir pada November 2012. Undang-undang dasar Sri Lanka membolehkan presiden mengadakan pemilihan umum dini sesudah berkuasa empat tahun.
Pemerintah sangat menginginkan pemilihan dini untuk mengambil keuntungan dari kekalahan pemberontak Tamil, yang ahirnya mengahiri berdasawarsa sengketa suku berdarah di negara pulau tersebut.
Namun, mantan Jenderal Sarath Fonseka, yang secara luas diakui dengan siasat tentaranya, yang memberi kemenangan pada Mei, diperkirakan menantang Rajapakse dalam pemilihan itu.
Jika Fonseka ikut dalam pemilihan tersebut, pengamat memperkirakan itu akan melemahkan kubu penting suara Rajapaksa. "Jenderal Fonseka mengajukan permohonan undur diri kepada Presiden," kata sumber tentara kepada kantor berita Inggris, Reuters, dan meminta namanya tidak disebutkan.
Pejabat pertahanan yang lain, yang juga tak bersedia disebutkan namanya, menyatakan, surat permohonan mundur itu telah dikirim. Dua sumber lain memastikan hal sama.
Menteri Pertahanan Gotabaya Rajapakse, saudara kandung Presiden dan bertugas sebagai perwira angkatan darat dalam pertempuran bersama Fonseka, menyatakan kepada Reuters tidak tahu tentang undur diri itu. "Presiden tidak menceritakan itu kepada saya," katanya.
Pada Juli, Rajapakse mengangkat panglima angkatan darat itu menduduki jabatan, yang baru dibentuk, kepala staf pertahanan, yang menurut banyak pengamat untuk melumpuhkan kekuasaan luas Fonseka, yang dipegangnya semasa perang.
Pemerintah berulang kali membantah perpecahan antara Fonseka dengan Rajapakse, tetapi bukti pertikaian itu jelas. Sejumlah politisi yang bersekutu dengan pemerintah secara terbuka menyatakan Fonseka tidak memiliki kemampuan memimpin negara tersebut sebagai presiden.
Rajapakse dikabarkan menetapkan pemilihan presiden dan anggota parlemen diselenggarakan pada April dalam yang menurut pengamat adalah tindakan untuk mengunci masa jabatan keduanya sebelum ketenarannya pasca-perang turun menyangkut masalah, seperti biaya hidup tinggi dan gaji pegawai.
Serikat buruh, yang bersekutu dengan Partai Marksis Janatha Vimukti Peramuna dan partai pendukung usaha Persatuan Nasional bergabung dalam unjuk rasa buruh lima hari menuntut kenaikan upah, yang dijanjikan Presiden itu untuk diberi setelah perang berakhir.
Persetujuan pemerintah mengurangi defisit anggarannya di bawah 2,6 miliar dollar Amerika Serikat pinjaman Dana Moneter Internasional dapat mempersulit kemampuan Rajapakse memenuhi janjinya, yang diketahui partai lawan.
Walaupun berbeda ideologi, kedua partai itu mengisyaratkan mendukung Fonseka dengan tujuan mengalahkan Rajapakse.
Sekitar sepertiga dari orang telantar dalam kemelut antara pemerintah dan pemberontak Macan Tamil telah pulang dalam tiga bulan terahir, kata badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Sejumlah 90.000 orang telantar di dalam negeri telah kembali ke desa mereka di bagian utara dan timur Sri Lanka dalam tiga bulan terahir, berdasarkan atas rencana pemulangan terus-menerus pemerintah Sri Lanka," kata Andrej Maheric, juru bicara kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR).
