BANDA ACEH, KOMPAS.com — Puluhan orang dari Aliansi Masyarakat Sipil di Aceh, Jumat (20/11), mendemo markas Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di kawasan Jeulingke, Banda Aceh. Mereka mendesak polisi mengusut tuntas kasus-kasus teror dan penembakan orang asing di Aceh yang telah terjadi dua kali dalam satu bulan terakhir.
Menurut para pendemo, tidak terungkapnya kasus-kasus teror lebih disebabkan karena ketidakmauan dan ketidakmampuan polisi dalam bekerja. Semua kasus teror, penembakan, hingga pelemparan granat di wilayah Aceh tidak pernah tuntas sampai saat ini.
Dua penembakan terakhir terjadi terhadap dua warga negara asing, yaitu Kepala Perwakilan Palang Merah Jerman untuk Aceh Bernhard Bauer (50) di Lampeunerut, Kabupaten Aceh Besar, dan terhadap kediaman Kepala Perwakilan Uni Eropa di Aceh John Penny.
Ketua Badan Kelanjutan Rekonstruksi Aceh Iskandar ketika dihubungi di Jakarta mengatakan, Uni Eropa menjadi sangat penting, tidak hanya bagi Aceh, tetapi bagi Indonesia karena negara-negara yang tergabung dalam lembaga itu menyumbangkan banyak dana untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Uni Eropa, kata Iskandar, mengelola dana lebih kurang Rp 7 triliun untuk pembangunan kembali Aceh. "Sebanyak 95 persen di antaranya dikoordinasi oleh Uni Eropa," tuturnya.
Iskandar mengaku telah dihubungi oleh kolega-koleganya di lembaga tersebut untuk memastikan jaminan keamanan dari polisi pascapenembakan. Namun, Iskandar juga memastikan, dua peristiwa tersebut tidak membuat Uni Eropa menarik kegiatannya di Aceh. "Yang mereka butuhkan hanya jaminan keamanan," tuturnya.
Mustawalad, salah satu pendemo, menyatakan, masyarakat korban konflik di daerah pedalaman Aceh sudah mulai kehilangan pengharapan kepada pemerintah. Tidak semua dana yang dikucurkan pemerintah seusai konflik sampai ke tangan para korban. "Dana dipotong di tengah jalan," katanya.
