NEW YORK, KOMPAS.com — Amerika Serikat dan PBB sama-sama mengecam kebijakan Israel terkait permukiman Yahudi di Jerusalem Timur. Sebelumnya, Pemerintah Israel melalui Kementerian Dalam Negeri menyetujui penambahan 900 rumah di permukiman tersebut.
Seperti ditulis BBC pada Rabu (18/11), juru bicara Gedung Putih Robert Gibbs dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan bahwa langkah itu akan menghambat perundingan Israel-Palestina.
Komite perencanaan dan pembangunan memberikan otoritas perluasan Gilo yang dibangun di atas tanah yang direbut pada 1967. Tanah itu kemudian dianeksasi ke dalam kota praja Jerusalem.
Pihak Israel sendiri mengatakan bahwa proyek itu masih akan dikaji. Nantinya, masyarakat masih bisa mengajukan keberatan.
Permukiman di wilayah pendudukan dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional meskipun Israel mempersoalkannya.
Kecewa
Lebih lanjut, Gibbs menjelaskan, "Kami kecewa terhadap keputusan Komite Perencanaan Jerusalem untuk menyetujui perluasan permukiman Gilo di Jerusalem."
"Tidak satu pihak pun melakukan tindakan atau mengambil keputusan secara sepihak atau melakukan perundingan lebih awal," imbuhnya.
Ini merupakan kali kedua dalam dua bulan, pemerintah Obama berbicara terbuka mengenai permukiman Yahudi. Pada September, Gedung Putih menyesalkan laporan-laporan bahwa Israel berencana menyetujui pembangunan permukiman baru di Tepi Barat.
