KHARTOUM, KOMPAS.com - Perundingan antara pemerintah Sudan dan pemberontak Darfur yang dijadwalkan dimulai Senin di Doha tertunda lagi. Demikian informasi dari salah satu anggota tim mediasi kepada AFP, Minggu (15/11).
Meski demikian, anggota masyarakat sipil yang mengurus perwakilan pengungsi akan bertemu di Doha untuk melakukan pembahasan mengenai cara-cara mencapai perjanjian perdamaian antara Khartoum dan pemberontak Darfur.
"Kami ingin tahu sudut pandang mereka mengenai proses perdamaian sebelum dimulainya perundingan antara pemerintah dan pemberontak," kata penengah yang tidak bersedia disebutkan namanya itu.
"Belum ada tanggal baru bagi perundingan antara pemerintah Khartoum dan pemberontak," tambahnya.
Perundingan yang dimediatori Qatar itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober, namun penengah PBB Djibril Bassole mengatakan bahwa pertemuan tersebut ditunda sampai 16 November karena waktunya bertepatan dengan pertemuan puncak Uni Afrika.
Pada Februari lalu, kelompok pemberontak utama Darfur, Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM) menandatangani sebuah perjanjian perdamaian dengan pemerintah Khartoum mengenai langkah-langkah pembangunan kepercayaan yang bertujuan mencapai perjanjian perdamaian resmi. Pada Mei, JEM sepakat memulai lagi perundingan dengan Khartoum yang dihentikannya setelah pengadilan internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi presiden Sudan.
Ketegangan meningkat di Sudan setelah Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) pada 4 Maret mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Sudan Omar Hassan al-Beshir atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan di Darfur, Sudan barat.
Juru bicara ICC Laurence Blairon mengatakan, surat perintah penangkapan terhadap Beshir itu berisikan tujuh tuduhan -- lima kejahatan atas kemanusiaan dan dua kejahatan perang. Sudan bereaksi dengan mengusir 13 organisasi bantuan dengan mengatakan, mereka telah membantu pengadilan internasional di Den Haag itu, namun tuduhan tersebut dibantah oleh kelompok-kelompok bantuan itu.
Sejumlah pejabat PBB yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, pengusiran badan-badan bantuan itu akan memiliki dampak yang sangat merugikan bagi rakyat Darfur. Para ahli internasional mengatakan, pertempuran hampir enam tahun di Darfur telah menewaskan 200.000 orang dan lebih dari 2,7 juta orang terusir dari tempat tinggal mereka. Khartoum mengatakan, hanya 10.000 orang tewas.
