RI-Malaysia Harus Bangun Komitmen

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Najib Abdul Razak di Kuala Lumpur, Rabu (11/11), harus efektif. Pemerintah kedua negara harus membangun komitmen melindungi tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang kuat.

Kunjungan Presiden Yudhoyono ke Malaysia termasuk yang pertama kali ke luar negeri sejak dilantik untuk periode kedua, 20 Oktober lalu. Sedikitnya sebanyak 1,2 juta TKI berada di Malaysia dengan separuh di antaranya bekerja tanpa dokumen resmi dan di sektor informal.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Muhaimin Iskandar turut mendampingi Presiden. Muhaimin akan melanjutkan pertemuan bilateral dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia Hishammuddin Tun Hussein dan Menteri Sumber Manusia S Subramaniam.

Muhaimin mengatakan, Indonesia siap mencabut moratorium pengiriman TKI ke Malaysia selama Pemerintah Malaysia berkomitmen meningkatkan perlindungan dan kualitas kesejahteraan TKI.

Indonesia menghentikan penempatan sementara TKI pembantu rumah tangga ke Malaysia sejak 25 Juni lalu akibat berbagai pelanggaran hak asasi TKI. Perundingan kali ini membahas perbaikan perlindungan dan kondisi kerja TKI di sektor rumah tangga.

Pemerintah Malaysia diharapkan segera melakukan evaluasi dan pembenahan dalam mekanisme, kondisi kerja, serta perlindungan TKI. ”Perundingan ini mudah-mudahan menghasilkan kesepakatan yang berpihak pada TKI. Kita targetkan tanggal 21 November ini semuanya beres,” ujar Muhaimin.

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) Rusdi Basalamah berharap ada titik temu substansial berkait hak dan perlindungan TKI.

Hentikan TKI ilegal

Indonesia juga harus mendesak Pemerintah Malaysia menghentikan pemakaian jasa TKI ilegal. ”Sejujurnya penghentian (saat) ini tidak memberi efek jera bagi pelaku ilegal (dan) yang terjadi justru PPTKIS resmi berhenti beroperasi. Yang eksis malah yang tidak ada perlindungan kepada tki sama sekali,” kata Rusdi Basalamah.

Analis Kebijakan Migrant CARE Wahyu Susilo di Kuala Lumpur mengatakan, perlindungan TKI harus menjadi agenda utama kunjungan Presiden Yudhoyono ke Malaysia.

Menurut Wahyu, Presiden Yudhoyono harus memastikan Malaysia memproses secara hukum kasus-kasus penganiayaan TKI oleh majikan dan RELA—satuan masyarakat sipil yang berwenang menangkap dan menahan pekerja asing ilegal, serta memastikan nota kesepakatan (MOU) soal penata laksana rumah tangga menghasilkan ketentuan tentang hak TKI memegang paspor, upah layak, dan satu hari libur.(Hamzirwan dari Kuala Lumpur, Malaysia)