BAGHDAD, KOMPAS.com - Dewan Kepresidenan Irak mengusulkan kepada para pejabat komisi pemilihan umum agar pemungutan suara dilaksanakan pada 18 Januari, bukan 21 Januari seperti yang telah disepakati sebelumnya. Demikian pernyataan Ketua Komisi Pemilu Tinggi Independen (IHEC) Faraj al-Haidari kepada wartawan di Baghdad, Rabu (11/11).
"Saya diberi masukan dari mereka (presidium) bahwa 18 Januari lebih baik daripada 21 Januari. Keputusan ada di tangan mereka dan kami tahu dari mereka secara lisan bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pada 18 Januari," kata Haidari.
Minggu (8/11) sebelumnya, setelah perselisihan yang berlangsung beberapa pekan, anggota parlemen Irak akhirnya meloloskan undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemungutan suara itu. Pemilu yang akan digelar itu adalah yang kedua di Irak sejak invasi pimpinan AS yang menggulingkan pemerintah Saddam Hussein enam tahun lalu.
Haidari mengatakan, pada Senin lalu dewan kepresidenan yang terdiri dari Presiden Jalal Talabani dan dua wakil presiden telah menerima usulan IHEC bagi tanggal pelaksanaan pelaksanaan pemilu pada 21 Januari. Suasana pemilu pada Januari mendatang jauh diperkirakan berbeda dari pemungutan suara nasional pada Desember 2005.
Kekerasan sektarian antara kelompok-kelompok Syiah dan Sunni di Irak pada saat itu meningkat dan puncaknya pada 2006 dengan rata-rata 63 orang tewas setiap hari, sementara sepanjang tahun ini kurang dari 10 orang tewas setiap hari.
Pemilu itu semula dijadwalkan berlangsung pada 16 Januari namun terjadi penundaan karena ada masalah mengenai sistem pemungutan suara, apakah dilakukan secara tertutup atau terbuka dan bagaimana surat suara diproses.
Pemilu awal tahun depan juga telah dibayang-bayangi oleh rangkaian kekerasan yang hingga kini masih terus terjadi, meski jumlahnya lebih kecil dibanding dengan ketika pemilu nasional pertama digelar pada 2005. Seorang jendral senior AS dalam wawancara dengan AFP beberapa waktu lalu memperingatkan, gerilyawan mungkin akan melancarkan serangan-serangan yang lebih mengejutkan seperti pemboman dahsyat di Baghdad pada 25 Oktober, menjelang pemilihan umum Januari.
Mayor Jendral John D. Johnson mengatakan bahwa meski situasi keamanan akan stabil pada pertengahan tahun depan, kekerasan bermotif politis yang bertujuan mempengaruhi bentuk pemerintah mendatang merupakan hal yang perlu dikhawatirkan. "Saya rasa kami tidak mengesampingkan keinginan kelompok-kelompok ini untuk melancarkan serangan besar karena mereka bisa mendapat banyak perhatian media dan itu juga merupakan upaya mereka untuk mengintimidasi rakyat," kata Johnson, deputi panglima operasi AS di Irak, dalam wawancara itu.
