KOMPAS.com - Mengikuti perkembangan dan pertumbuhan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik maupun berbagai inisiatif regional lain seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, kita memandang berbagai forum kerja sama terkait era pasca-Perang Dingin lebih menghadirkan peningkatan ketegangan ekonomi global ketimbang indikasi Samuel Huntington dalam tesisnya mengenai benturan budaya. Ketegangan ekonomi global muncul ketika AS khawatir tidak bisa menyelesaikan pertikaian perdagangan dengan Eropa dan Jepang, takut menghadapi kenyataan terbentuknya blok perdagangan berbasis mata uang dollar, yen, dan deutschmark. Kekhawatiran ini menghasilkan akselerasi pembentukan regionalisasi ekonomi di mana-mana, mulai Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) kemudian Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), serta meningkatnya interaksi politik transnasional terkait semangat regionalisme. Lanskap regionalisme yang menjadi ciri interaksi antarnegara pasca-Perang Dingin ini ditandai dua faktor penting yang memengaruhi arah dan perkembangannya. Pertama, krisis keuangan Asia Timur 1997-1998 menyebabkan kebijakan ekonomi laissez-faire membentuk keajaiban pertumbuhan kapitalisme Asia menjadi porak poranda, menghadirkan ketegangan dan intervensi institusi global dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi dan perdagangan negara-negara kawasan. Asas neoliberalisme dikecam dan menyebabkan kesengsaraan berkepanjangan di mana-mana. Kedua, muncul faktor lain yang luput menjadi sorotan dan memberikan warna pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global adalah serangan udara teroris di New York, 11 September 2001. Laporan Organisasi Perkembangan dan Kerja Sama Ekonomi (OECD) tahun 2002 menyebutkan, ancaman terorisme berdampak jangka panjang pada ekonomi makro yang digambarkan oleh beberapa pengamat sekarang ini berbentuk menurunnya pacu ekonomi global. Dalam konteks ini, kita melihat pertemuan tingkat tinggi APEC yang akan dilaksanakan pada akhir pekan ini di Singapura sebagai sebuah momentum baru bersamaan dengan mendekatnya batas waktu pelaksanaan Deklarasi Bogor 1994 bagi pembukaan pasar bebas bagi negara-negara maju dan negara berkembang anggota ekonomi APEC pada tahun 2020. Ada perkembangan lain yang ikut memengaruhi dan menjadi fenomena penting dalam pertumbuhan regionalisme dewasa ini. Asia secara keseluruhan tercatat memiliki pangsa cadangan devisa terbesar di dunia dengan pertumbuhan dari 46 persen pada tahun 1995 menjadi 67 persen sepuluh tahun kemudian. Gabungan cadangan devisa negara-negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, India, Malaysia, dan Singapura pada awal tahun 2000 tercatat sebesar 860 miliar dollar AS dan meningkat menjadi 2,6 triliun dollar AS pada akhir tahun 2005. Akhir tahun 2006, jumlah bertambah menjadi 3 triliun AS, dan yang menakjubkan RRC sendirian memiliki cadangan devisa mencapai 2,272 triliun dollar AS per September 2009. Besarnya cadangan devisa sejumlah negara kawasan Asia secara keseluruhan menunjukkan kuatnya fundamental perekonomian dan perdagangan negara-negara tersebut. Dalam kaitan dengan APEC sekaligus menunjukkan ada ketimpangan anggota ekonomi yang bisa menyebabkan tidak meratanya aliran masuk kapital secara masif karena termotivasi oleh persepsi risiko. Walaupun indikator studi ekonom independen menunjukkan pertumbuhan pesat perdagangan intra-APEC memberi indikasi kuat semakin terintegrasinya organisasi ini (Kompas 10/11), dampak yang ditimbulkan adalah terdesaknya organisasi lain di kawasan seperti ASEAN dan NAFTA maupun membanjirnya produk perdagangan dari negara tertentu di lingkungan APEC. China dan India yang bangkit menjadi kekuatan ekonomi dan perdagangan baru dengan cadangan devisa masif, secara gabungan, memiliki potensi menjadi terlalu dominan menjadi pemain baru menyaingi kekuatan tradisional AS dan Jepang dalam politik, ekonomi, dan perdagangan kawasan. Secara tidak sadar, muncul apa yang disebut sebagai tao guang yang hui you suo zuo wei (menyembunyikan kemampuan tapi mencapai sesuatu) yang menjadi dasar kebijakan yang digelar RRC.
