BEIJING, KOMPAS. com - Aparat keamanan China telah mengeksekusi sembilan orang yang dituduh melakukan kejahatan kekerasan selama kerusuhan etnik di wilayah barat jauh Xinjiang pada Juli lalu. Kesembilan orang itu dieksekusi setelah peninjauan kasus dilakukan oleh Mahkamah Agung setempat.
Kantor berita China News Service (CNS) menyatakan, pihak berwenang China sebelumnya mengumumkan vonis hukuman mati bagi sembilan orang, sementara tiga orang lagi yang dijatuhi hukuman mati ditangguhkan, dan berpeluangdiringankan menjadi hukuman seumur hidup.
Berdasarkan atas nama-nama mereka, sedikitnya dua dari para terpidana mati itu adalah orang China Han, sedang yang lain tampaknya orang-orang Uighur, sebuah kelompok etnik Turki yang menyebut Xinjiang sebagai tanah air mereka.
Dilxat Raxit, juru bicara Kongres Uighur Dunia mengutuk eksekusi itu. Ia mengatakan, pemerintah telah mengingkari hak-hak tahanan dengan menolak kunjungan terakhir keluarga mereka."Mereka tidak menghormati hukum China di pengadilan. Ini bukan keadilan. Kami percaya bahwa AS dan Eropa tidak memberikan tekanan yang cukup pada China untuk mengatasi masalah ini," kata Raxit.
Pada Juli lalu Urumqi dilanda konflik mematikan antara orang-orang China Han dan Uighur. Hampir 200 orang tewas dalam kerusuhan terburuk dalam beberapa dasawarsa di wilayah yang berpenduduk mayoritas muslim itu.
Beijing mengatakan, sedikitnya 197 orang tewas dalam kerusuhan pada 5 Juli di ibukota Xinjiang, Urumqi, antara orang-orang minoritas Uighur dan kelompok enik dominan China Han. Lebih dari 1.600 orang juga terluka dalam kerusuhan tersebut.
Kekerasan yang dialami orang Uighur itu telah menimbulkan gelombang pawai protes di berbagai kota dunia seperti Ankara, Berlin, Canberra dan Istanbul. Orang Uighur berbicara bahasa Turki dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan adalah yang paling keras melontarkan kecaman dan menyebut apa yang terjadi di Xinjiang sebagai "semacam pembantaian".
Orang-orang Uighur di pengasingan mengklaim bahwa pasukan keamanan China bereaksi terlalu berlebihan atas protes damai dan menggunakan kekuatan mematikan. Delapan juta orang Uighur, yang memiliki lebih banyak hubungan dengan tetangga mereka di Asia tengah ketimbang dengan orang China Han, berjumlah kurang dari separuh dari penduduk Xinjiang.
Bersama-sama Tibet, Xinjiang merupakan salah satu kawasan paling rawan politik dan di kedua wilayah itu, pemerintah China berusaha mengendalikan kehidupan beragama dan kebudayaan sambil menjanjikan petumbuhan ekonomi dan kemakmuran.
Beijing tidak ingin kehilangan kendali atas wilayah itu, yang berbatasan dengan Rusia, Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan dan India, dan memiliki cadangan minyak besar serta merupakan daerah penghasil agas alam terbesar China.
Namun, penduduk minoritas telah lama mengeluhkan bahwa orang China Han mengeruk sebagian besar keuntungan dari subsidi pemerintah, sambil membuat warga setempat merasa seperti orang luar di negeri mereka sendiri.
Beijing mengatakan bahwa kerusuhan itu, yang paling buruk di kawasan tersebut dalam beberapa tahun ini, merupakan pekerjaan dari kelompok-kelompok separatis di luar negeri, yang ingin menciptakan wilayah merdeka bagi minoritas muslim Uighur.
Kelompok-kelompok itu membantah mengatur kekerasan tersebut dan mengatakan, kerusuhan itu merupakan hasil dari amarah yang menumpuk terhadap kebijakan pemerintah dan dominasi ekonomi China Han.
