BAGHDAD, KOMPAS.com - Anggota parlemen Irak akhirnya menyetujui sebuah undang-undang mengenai pemilihan umum yang akan digelar awal 2010. Sebanyak 141 dari 195 anggota yang hadir memberikan suaranya mendukung undang-undang tersebut.Demikian pernyataan wakil ketua parlemen Khaled al-Attiya kepada televisi pemerintah sebagaimana dikutip kantor berita AFP, Minggu (8/11).
Pemilihan umum itu dipandang penting untuk mengukuhkan demokrasi yang tumbuh di negara itu menjelang penarikan pasukan tempur AS pada Agutus tahun depan dan penarikan penuh pada akhir 2011. Pemungutan suara Irak direncanakan berlangsung pada 16 Januari, namun tanggal itu diragukan karena persoalan sistem yang digunakan.
Undang-undang baru itu diloloskan setelah ditunda beberapa pekan, dan banyak pihak seperti PBB, para pemimpin agama dan AS melakukan tekanan. Duta Besar AS Christopher Hill pun ikut hadir dalam pertemuan parlemen Irak pada Minggu kemarin.
"Ada waktu untuk pembahasan dan ada waktu untuk keputusan," kata Hill sebelum pemungutan suara parlemen itu. "Hari ini adalah waktu untuk keputusan."
Pemilu awal tahun depan itu telah dibayang-bayangi oleh rangkaian kekerasan yang hingga kini masih terus terjadi.
Seorang jendral senior AS dalam wawancara dengan AFP beberapa waktu lalu memperingatkan, gerilyawan mungkin akan melancarkan serangan-serangan yang lebih mengejutkan seperti pemboman dahsyat di Baghdad pada 25 Oktober, menjelang pemilihan umum Januari.
Mayor Jendral John D Johnson mengatakan meski situasi keamanan akan stabil pada pertengahan tahun depan, kekerasan bermotif politis yang bertujuan mempengaruhi bentuk pemerintah mendatang merupakan hal yang perlu dikhawatirkan.
"Saya rasa kami tidak mengesampingkan adanya keinginan dari kelompok-kelompok tertentu untuk melancarkan serangan besar karena mereka bisa mendapat banyak perhatian media dan itu juga merupakan upaya mereka untuk mengintimidasi rakyat," kata Johnson, deputi panglima operasi AS di Irak.
Ketika ditanya apakah ia memperkirakan gerilyawan akan berusaha melakukan pemboman seperti dua serangan bunuh diri yang menewaskan 153 orang di Baghdad pusat pada 25 Oktober, ia menjawab, "Saya tidak bisa berbicara mengenai apa yang mereka ingin lakukan, ini adalah hal-hal yang kami perkirakan akan mereka lakukan."
Serangan bom mobil di luar kementerian kehakiman dan kantor pemerintah provinsi Baghdad pada Minggu (25/10) itu terjadi setelah serangan-serangan serupa yang menewaskan sekitar 100 orang di kementerian-kementerian keuangan dan luar negeri pada 19 Agustus. Rangkaian serangan dan pemboman sejak pasukan AS ditarik dari kota-kota di Irak pada akhir Juni telah menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan pasukan keamanan Irak untuk melindungi penduduk dari serangan-serangan gerilya seperti kelompok militan Sunni Al-Qaeda.
Pemboman di Baghdad dan di dekat kota bergolak, Mosul tampaknya bertujuan mengobarkan lagi kekerasan sektarian mematikan antara orang-orang Sunni dan Syiah yang membawa Irak ke ambang perang saudara. Meski ada penurunan tingkat kekerasan secara keseluruhan, serangan-serangan terhadap pasukan keamanan dan warga sipil hingga kini masih terjadi di Kirkuk, Mosul dan Baghdad.
Banyak orang Irak juga khawatir serangan-serangan terhadap orang Syiah akan menyulut lagi kekerasan sektarian mematikan antara Sunni dan Syiah yang baru mereda dalam 18 bulan ini. Puluhan ribu orang tewas dalam kekerasan sejak invasi pimpinan AS ke Irak pada 2003.
