Jumat, 25 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Jumat, 25 Mei 2012 | 04:41 WIB
Pro Fatah Desak Abbas Maju Pilpres Lagi
Taufiq Zuhdi | tof | Senin, 9 November 2009 | 02:10 WIB
|
Share:

BETLEHEM, KOMPAS. com - Pendukung pemimpin Palestina, Mahmoud Abbas, Minggu (8/11) berunjuk rasa di Tepi Barat, untuk mendesak ketua partai Fatah itu mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden.Abbas sebelumnya mengumumkan bahwa ia tidak akan mengupayakan masa jabatan kedua kepresidenannya dalam pemilu Palestina yang akan diadakan pada Januari mendatang.
       
Dengan mengibarkan bendera, para pendukung menyambut Abbas ketika ia mengadakan kunjungan yang hampir tidak pernah dilakukannya ke kota-kota di wilayah pendudukan Tepi Barat, sebuah bagian dari wilayah di mana Palestina ingin membentuk sebuah negara.

Gerakan Fatah, yang diketuai Abbas, mendesak keikutsertaan massa dalam aksi unjuk dukungan itu. "Kami memerlukan anda," kata Gubernur Hebron Hussein al-Araj kepada Abbas selama acara penerimaan dimana para pendukung mendesaknya tidak mengundurkan diri.

Dalam pernyataan singkatnya, Abbas tidak menanggapi seruan-seruan itu. Ia juga tidak menyinggung-nyinggung masa depannya dalam serangkaian pidato selama lawatannya itu.

Unjuk dukungan itu disiarkan langsung oleh televisi Palestina, yang mengudarakan program-program pro-Abbas. Pada Kamis sebelumnya, Abbas dalam pidatonya menyatakan tidak akan mengupayakan pemilihannya kembali dalam pemilu Palestina yang akan diadakan pada Januari.

"Saya telah mengatakan kepada Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina dan Komite Sentral Partai Fatah bahwa saya tidak akan mencalonkan diri lagi dalam pemilihan yang akan datang," kata Abbas di Ramallah.

"Ini bukan pertunjukan. Saya berharap semua orang memahami keputusan ini dan saya akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam kaitan dengan hal ini," katanya, Kamis lalu.

Sejumlah pejabat Palestina mengatakan sebelumnya, keputusan Abbas itu didorong oleh kekecewaannya pada upaya-upaya AS untuk menghentikan pembangunan permukiman Israel, yang menurutnya harus berlangsung sebelum pembukaan kembali perundingan perdamaian.

Abbas tidak mengaitkan keputusannya itu secara langsung dengan proses perdamaian yang macet, namun ia menyatakan terkejut dengan keputusan Washington untuk tidak mendorong penghentian pembangunan permukiman Israel sepenuhnya.
Meski demikian, Abbas menekankan bahwa ia masih mempercayai kemungkinan penyelesaian dua negara dengan Israel melalui perundingan.

Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman, seorang pemukim yang memimpin sebuah partai ultranasionalis, mengatakan, ia tidak menganggap serius ancaman mundur Abbas itu. Namun, perunding utama Palestina Saeb Erekat menegaskan lagi bahwa pengumuman Abbas itu bukan sebuah taktik untuk mendorong AS menekan Israel.

Pemimpin Palestina yang mendapat dukungan Barat itu telah mengeluarkan dekrit bahwa pemilihan umum presiden dan parlemen akan diadakan di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza pada Januari mendatang.Penetapan pemilu oleh Abbas itu diputuskan setelah kelompok sekuler Fatah kubu Abbas tidak bisa mencapai perjanjian rekonsiliasi dengan gerakan Islamis Hamas yang menguasai Jalur Gaza.

Para pejabat Hamas mengatakan, seruan pemilu oleh Abbas itu merugikan upaya-upaya rekonsiliasi. Mesir telah menuduh kelompok pejuang Hamas tidak setia karena menolak menandatangani sebuah perjanjian penyatuan dengan kepemimpinan Palestina sesuai dengan jadwal.

"Mesir terkejut dengan penundaan Hamas ketika mereka menyatakan tidak bisa datang ke Kairo pada tanggal yang telah direncanakan," kata seorang pejabat Mesir, seperti dikutip surat kabar Al-Ahram beberapa waktu lalu.

"Penundaan rekonsiliasi itu dan kenyataan bahwa Hamas menciptakan lingkungan yang menakutkan di wilayah-wilayah Palestina menunjukkan bahwa Hamas tidak setia dan memiliki agendanya sendiri," kata pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya itu.

Mesir sebelumnya mengumumkan bahwa delegasi-delegasi Hamas dan Fatah akan datang ke Kairo untuk menandatangani perjanjian yang telah tertunda itu pada 25-26 Oktober. Perjanjian itu menetapkan penyelenggaraan pemilihan umum parlemen dan presiden pada Juni tahun depan dan pemulihan kembali tugas 3.000 anggota eks-aparat keamanan pimpinan Fatah di Gaza.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari. Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah -- Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas.

Sumber :
ANT/REUTERS