JAKARTA, KOMPAS.com — Konflik antarlembaga penegak hukum telah memecah prespektif publik terhadap sistem hukum. Polemik semakin panas karena banyak pihak yang mencari ruang untuk tampil ke muka publik.
"Masalah cicak dan buaya ini enggak rame kalau enggak banyak orang cari panggung. Sekarang orang-orang banyak yang cari panggung," kata pengamat politik, Hermawan Sulistiyo, dalam diskusi "Rontoknya Kepercayaan Publik" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/11).
Menurut Hermawan, kekisruhan hubungan KPK, kepolisian, dan kejaksaan semakin kompleks ketika sampai pada momentum ketidakpercayaan publik. Sistem penegakan hukum selama ini dianggap mengecewakan masyarakat dan kisruh tersebut semakin ramai ketika banyak pihak yang seolah-olah berhak mengeluarkan pendapat terkait masalah tersebut.
"Tahu-tahu sekarang orang pada rame manggung, tabrak sana-tabrak sini, sementara banyak dimensi penting yang dilupakan," katanya.
Ia pesimistis penyelesaian perkara KPK dan kepolisian bisa mengubah tafsir publik pada lembaga hukum yang kacau. Penyelesaian yang pendek adalah langsung membawa perkara ke pengadilan. "Jaksa harus didesak P21. Segera dilanjutkan proses nama-nama yang disebut dalam rekaman, misalnya MS Kaban, Susno, dan lain-lain," papar Hermawan.
