JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, rekaman pembicaraan yang telah diperdengarkan di Makamah Konstitusi masih berada di KPK. Tim penyidik Mabes Polri hanya menyita sejumlah dokumen terkait surat pencegahan ke luar negeri Djoko Tjandra.
"Kita tidak memberikan dokumen (rekaman) yang dibuka di MK karena dari Mabes tidak mencantumkan permintaan mengenai itu," ujar juru bicara KPK, Johan Budi, Jumat (6/10) di KPK.
Pernyataan tersebut juga dimaksudkan Johan untuk mengklarifikasi keterangan terdahulu. Sebelumnya pada sore tadi, Johan mengatakan bahwa tim penyidik Mabes datang ke KPK guna melakukan penyitaan terkait rekaman yang telah diperdengarkan di MK.
"Saya ingin meluruskan berita yang sebelumnya. Maaf juga yang tadi, ini sebenarnya lanjutan yang dulu," ucap Johan. Dia mengatakan, kedatangan tim dari Mabes ini hanya menyita beberapa dokumen, salah satunya dokumen mengenai surat pencegahan ke luar negeri atas nama Djoko Tjandra.
"Sudah ada penyitaan dokumen-dokumen yang terkait dengan Djoko Tjandra dan mekanisme pencekalan di KPK," katanya. Johan merinci, ada sekitar 13 dokumen yang diminta tim penyidik kasus dua pimpinan KPK nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.
Walau demikian, dia juga mengatakan bahwa ada beberapa dokumen yang tidak diserahkan oleh KPK. "Ada sekitar 13 dokumen yang diminta. Kami berikan 7 dokumen saja, sedangkan 6 dokumen tidak bisa kita berikan kepada Mabes Polri," jabarnya.
Ketika ditanya mengenai alasan tidak menyerahkan keenam dokumen itu, Johan mengaku tidak mengetahui. "Saya belum tahu alasannya apa," ujarnya.
