JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesian Corruption Watch atau ICW masih meragukan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meredam gejolak di masyarakat menyusul polemik antara KPK dan Polri yang kini terus bergulir. Presiden diharapkan mengambil langkah konkret, tidak hanya dengan pidato komitmen dalam memberantas mafia hukum.
Publik diyakini masih menunggu "aksi berani" Presiden dalam membenahi kebobrokan, biak yang ada di tubuh Kejaksaan maupun Polri. "Kalau boleh jujur, masyarakat bergolak bukan karena Chandra dan Bibit ditahan, melainkan setelah dibukanya dugaan kriminalisasi KPK. Jadi, Presiden jangan hanya sekadar berpidato, please do something," ujar peneliti ICW Febry Diansyah dalam diskusi di DPR, Jumat (6/11) petang.
Ia menolak anggapan perseteruan antara Polri dan KPK karena ada perbedaan pandangan dalam melihat undang-undang. "Para koruptor yang ditangkap selama ini bukan karena ada konflik dan ada perbedaan pandangan soal UU. Kalau ada perbedaan pandangan soal UU, saya kemudian bertanya, ke mana saja DPR selama ini? Kenyataannya sekarang, tren kepercayaan publik dalam menegakkan hukum di bawah pemerintahan SBY-Boediono turun drastis," ungkapnya.
"Dunia internasional juga melihatnya. Wajah penegakan hukum dilihat dari instrumen Kejaksaan Agung dan KPK (bahwa mereka) bukanlah di bawah kendali pemerintah," katanya lagi.
Pernyataan Presiden yang menetapkan pemberantasan mafia hukum sebagai prioritas utama dalam 100 hari pertama pemerintahan merupakan hal yang sangat menarik. "Tapi, komitmen Presiden tidak berhenti hanya sekadar pidato," sambungnya.
"Kalau Presiden tidak membersihkan internal Polri dan Kejaksaan, sebuah perombakan besar harus dilakukan. Polri dan Kejaksaan punya rakyat Indonesia. Rakyat punya hak untuk menempatkan orang-orang terbaik di sana. Apakah komitmen Presiden saat ini hanya berhenti di pidato kemarin? Saya tidak tahu," katanya.
