BRISBANE, KOMPAS.com - Pemerintah Timor Leste menuntut kompensasi dari pemerintah Australia jika perairan negaranya terkena dampak negatif kebocoran sumur minyak lepas pantai "Atlas Barat" di perairan Laut Timor milik Perusahaan PTTEP Australasia Ltd (PTTEP AA).
Presiden Timor Leste Ramos Horta seperti dikutip "ABC", Kamis (5/11), memandang pemerintah Australia dan perusahaan Thailand, PTTEP AA, sebagai dua pihak yang bertanggungjawab terhadap bencana kebocoran sumur di rig yang berjarak sekitar 250 kilometer dari garis pantai negaranya itu.
Untuk mengetahui tingkat kerusakan di zona maritim Timor Leste akibat kebocoran sumur minyak Montara "Atlas Barat" yang berlangsung selama dua bulan sebelum berhasil disumbat 3 November lalu itu, ia telah meminta bantuan berbagai organisasi pro-lingkungan Australia agar membantu negaranya melakukan studi.
Presiden Horta akan menuntut kompensasi atas kerusakan lingkungan apa pun yang diderita Timor Leste akibat kebocoran sumur minyak dasar laut yang dilaporkan mengeluarkan 300 hingga 400 barrel minyak per harinya selama dua bulan kebocoran.
ABC juga melaporkan adanya sejumlah nelayan tradisional Indonesia yang kehidupannya terancam oleh bencana kebocoran minyak Australia itu.
Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith mengatakan, masalah kebocoran sumur minyak lepas pantai milik Perusahaan PTTEP Australasia Ltd itu tidak disinggung dalam pembicaraannya dengan Menlu RI Marty Natalegawa akhir pekan lalu. "Saya tidak mengharapkan itu jadi masalah," katanya.
Ia berpandangan masalah kebocoran sumur minyak di Laut Timor itu merupakan wilayah tugas Menteri Sumberdaya dan Energi yang juga Menteri Pariwisata Martin Ferguson namun ia sangat menyambut padamnya kobaran api yang selama beberapa hari membakar Rig "Atlas Barat" itu.
Menteri Ferguson, kata Menlu Smith, menginginkan adanya komisi penyelidikan yang akan mengkaji sebab musabab, ketepatan waktu, dan kecepatan bertindak, serta mengukur kemampuan Australia menghindari terjadinya kembali kejadian yang sama di masa mendatang.
Konsul RI di Darwin Harbangan Napitupulu telah menyampaikan keprihatinannya akan dampak kebocoran sumur minyak lepas pantai milik PTTEP AA terhadap lingkungan perairan dan kehidupan nelayan Indonesia.
Untuk mengetahui kondisi terkini, ia mengatakan kepada ANTARA, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Negara Bagian Northern Territory (NT) dan instansi terkait Australia yang bertanggung jawab terhadap penanganan kebocoran minyak yang telah terjadi sejak 21 Agustus itu.
Napitupulu mengatakan, pada sekitar pertengahan Oktober, pihaknya telah bertemu pejabat pemerintah NT untuk menanyakan perihal kebocoran sumur minyak perusahaan eksplorasi dan produksi minyak Thailand itu. "Dalam pertemuan itu, pemerintah NT menegaskan posisi pihaknya yang hanya sebagai pemberi lisensi penambangan sedangan masalah teknis, lingkungan dan lain sebagainya ditangani otoritas federal," katanya.
Setelah beberapa hari terbakar, kobaran api di Rig "Atlas Barat" akhirnya Selasa (3/11) bisa dipadamkan. PTTEP AA juga berhasil menutup sumur minyaknya yang bocor itu dengan memasukkan 3.400 barrel lumpur ke dasar sumur.
