KATMANDHU,KOMPAS.com - Militer dan polisi Nepal kini dalam kesiagaan tinggi setelah Partai Maois yang beroposisi, pada Selasa (3/11), mengumumkan rencana untuk memblokade ibukota dan menutup bandara penting. Menteri Keuangan Surendra Pandey menyatakan, rencana Maois itu melanggar perjanjian damai 2006 yang ditandatangani oleh bekas pemberontak tersebut.
"Pemerintah telah menetapkan semua badan keamanan dalam kesiagaan tinggi mengawasi protes itu. Maois telah melanggar semangat perjanjian damai yang komprehensif dengan mengumumkan rencana untuk mengepung Lembah Kathmandu dan menutup bandara. Ini bukan cara demokratis untuk mendesakkan tuntutan mereka," kata Pandey.
Maois, yang melancarkan perang saudara selama 10 tahun terhadap negara sebelum menang dalam pemilihan penting pada 2008, pekan lalu mengumumkan selama dua minggu mereka akan melakukan aksi protes di seluruh negeri yang ditujukan untuk menggoyahkan pemerintah koalisi yang baru.
Mereka berjanji untuk membuat Kathmandu berhenti pada 10 November dengan menutup satu-satunya bandara internasional di negara itu pada puncak musim wisata dan merintangi semua jalan ke ibukota. Mereka menuntut presiden untuk minta maaf karena merintangi upaya pemimpin Maois Pushpa Kamal Dahal untuk memecat pemimpin militer, tindakan yang mereka katakan tidak konstitusional.
Juru bicara Maois Dinanath Sharma membantah unjuk rasa itu melanggar perjanjian damai, yang melarang "peluasan ketidakharmonisan sosial dengan cara apapun, termasuk tindakan pendorongan dan penghasutan"."Kami memiliki hak untuk mengadakan protes damai. Kami telah dipaksa ke kondisi ini karena pemerintah tidak mendengarkan tuntutan kami," tegasnya pada AFP.
