KAIRO, KOMPAS.com - Sumber Palestina di Jalur Gaza, seperti dikutip harian berbahasa Arab, Al Hayat, Selasa (27/10), mengungkapkan, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas berniat tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden pada pemilu 24 Januari nanti.

Abbas berdalih atas niatnya ini lantaran sangat marah atas aksi kritik keras dari sejumlah pejabat tinggi PLO atas keputusan Abbas meminta Dewan HAM PBB menunda sidangnya tentang laporan Goldstone pada awal Oktober.

Televisi Israel saluran 10 pada Senin malam lalu juga mengungkapkan bahwa Abbas telah menyampaikan kepada Pemerintah AS tentang niatnya untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden, sebagai protes atas terus macetnya proses perdamaian di Timur Tengah.

Abbas juga menyampaikan kepada Pemerintah AS tentang seriusnya dampak bagi publik Palestina atas keputusannya meminta Dewan HAM PBB menunda sidangnya tentang laporan Goldstone awal Oktober lalu.

Seperti diberitakan, AS dan Israel menekan Abbas agar meminta Dewan HAM PBB menunda sidangnya tentang laporan Goldstone awal Oktober lalu itu.

Kemudian, Presiden Mahmoud Abbas di depan forum Dewan Pusat PLO hari Sabtu (24/10) lalu di Ramallah menegaskan, akan menggelar pemilu presiden dan legislatif Palestina pada 24 Januari 2010.

Hamas menolak keras keputusan Abbas tersebut. Adapun faksi-faksi Palestina yang lain meminta agar rekonsiliasi Palestina diwujudkan dahulu sebelum digelar pemilu.

Sejumlah analis mengatakan, dekrit Presiden Abbas tentang penyelenggaraan pemilu itu hanya manuver sebagai tekanan terhadap Hamas karena pemilu sulit digelar pada 24 Januari nanti tanpa ada rekonsiliasi.

Abbas kecewa

Dalam forum sidang tersebut, Abbas meminta PLO dan faksi Fatah mencari kandidat presiden alternatif untuk berlomba dalam pemilu 24 Januari nanti. Abbas memberi waktu 10 hari kepada PLO dan faksi Fatah untuk menemukan kandidat presiden alternatif itu.

Namun, sejumlah pejabat teras PLO menolak sikap kekecewaan Abbas itu. Anggota biro politik Front Demokrasi untuk Pembebasan Palestina (DFLP) yang juga pejabat teras PLO, Taysir Khaled, menegaskan, kritik PLO atas penundaan sidang Dewan HAM PBB itu sudah cukup proporsional dan sesuai dengan kepentingan rakyat Palestina.

Akan tetapi, Pemerintah AS menginginkan Abbas tetap bertahan dalam posisinya sebagai presiden Palestina. Menlu AS Hillary Clinton, seperti dikutip harian Israel Haaretz, merekomendasikan agar dilakukan sejumlah langkah untuk memperkuat posisi Abbas.

Di antara langkah itu, Hillary meminta Israel melakukan serangkaian aksi populer yang memberi keuntungan kepada rakyat Palestina, seperti memberi berbagai kemudahan di Tepi Barat dan dimulainya lagi perundingan damai. (MTH)

Share

Tweet