NEW YORK, KOMPAS.com — Ini catatan Pelapor Khusus PBB Vitit Muntarbhorn, Jumat (23/10). Alih-alih menyelamatkan warganya dari ancaman kelaparan, Pemerintah Korea Utara malah membatasi aktivitas warga perempuannya. Padahal, banyak dari mereka adalah pihak yang ikut ambil bagian besar untuk menghidupi keluarga.

Dia mengatakan, perempuan yang berusia di bawah 49 tahun tidak diizinkan untuk berdagang. Sementara itu, beberapa pasar juga telah ditutup. Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya beberapa pertikaian di antara para perempuan tersebut dengan pihak otoritas setempat.

Perempuan di negara itu juga tidak diperbolehkan untuk mengendarai sepeda. Padahal, sepeda menjadi kendaraan utama untuk menuju tempat bekerja.

Pemerintah Korut juga memaksa mereka menggunakan rok pendek ketimbang menggunakan celana panjang.

Muntarbhorn juga mengatakan, orang di sana dengan mudah dikirim ke kamp kerja paksa karena hal-hal seperti tidak hadir kerja atau menonton film Korea Selatan.

Kendati demikian, Duta Besar Korut untuk PBB Pak Tok-hun menolak laporan tersebut. Ia mengatakan, negaranya telah menjadi sasaran tunggal terhadap tujuan politik jahat. Tinggal dicari tahu kebenaran laporan tersebut. Kalau ternyata benar, malang nian nasib perempuan Korut!