JAKARTA, KOMPAS.com Kami ingin memperkuat kerja sama dengan ASEAN dan beberapa negara anggotanya dalam bidang keamanan dan pertahanan. Kami senang atas fakta bahwa dua tahun lalu, ASEAN memutuskan membuat pilar ketiga, yang disebut komunitas keamanan. Saat saya katakan kerja sama, itu artinya dua arah, seperti dialog, pertukaran pengalampocari sweat - Telusuri dengan Google an, dan kerja sama konkret. Secara spesifik, kerja sama itu dalam bidang pemulihan bencana; keamanan maritim, terutama memberantas perompakan di Selat Malaka; dan operasi pendukung penjaga perdamaian dunia. Bagaimana dengan isu terorisme? Apakah serangan teroris menjadi ancaman keamanan bagi Asia Tenggara? Saat saya bertemu dengan beberapa menteri pertahanan ASEAN, tidak disebut-sebut ancaman eksternal bersama atas negara-negara Asia Tenggara. Tentu saja ada keprihatinan soal stabilitas atas serangan teroris, tetapi terorisme tidak bisa dilihat sebagai ancaman besar bagi kawasan. Kami lebih banyak mendiskusikan cara berhadapan dengan radikalisme, ekstremisme. Menteri Pertahanan Indonesia (Juwono Sudarsono), sangat jelas soal itu, bahwa penanganan teroris lebih pada aksi politik, bukan dengan pendekatan militer. Situasi di Pakistan dan Afganistan bisa memengaruhi keamanan di mana pun di dunia, tidak hanya di Asia Tenggara. Apakah ASEAN memerlukan model seperti ESDP (Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa)? ASEAN dan Uni Eropa memiliki kesamaan dalam hal proses. Barangkali pada masa mendatang, ASEAN akan memiliki komite militer juga. Akan tetapi, UE tidak bisa dilihat sebagai model karena lingkungan dan latar belakang kita berbeda. Kendati demikian, kami bisa membagikan pengetahuan kepada ASEAN tentang kesalahan yang kami buat agar tidak terulang dan tentang keberhasilan yang kami capai melalui ESDP. Saat kami meluncurkan ESDP 10 tahun yang lalu, kami hanya memikirkan operasi militer untuk mengatasi krisis. Namun, dengan cepat pendekatan itu berubah menjadi pendekatan sipil dan militer. Saat terjadi krisis, kami berpikir terlebih dulu soal pendekatan sipil. Jika tidak cukup, barulah dengan operasi militer. Selama 6 tahun terakhir, kami meluncurkan 6 operasi militer dan 17 misi sipil. Meskipun begitu, kami tidak pernah menyingkirkan pilihan penggunaan kekuatan militer. Apa hambatan terberat untuk mewujudkannya? Hal yang paling sulit dilakukan adalah praktiknya. Di luar kehendak politik, hambatan terbesar adalah kemampuan untuk bertindak bersama
