BEIJING, KOMPAS.com — Para pemimpin China, Jepang, dan Korea Selatan akan bertemu di Beijing, Sabtu (10/10), dalam pertemuan puncak yang akan berfokus pada upaya mengajak Korea Utara (Korut) kembali ke meja perundingan enam negara untuk membahas program nuklirnya.
Pertemuan segitiga itu juga menandai debut Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama di pentas regional. Kebijakan-kebijakan Tokyo sering dicurigai oleh negara-negara tetangganya itu. Ketiga pemimpin, Hatoyama, Presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak, dan Perdana Menteri China Wen Jiabao dalam pertemuan itu berkesempatan untuk merespons secara bersama pernyataan terakhir Pyongyang.
Korea Utara, Senin (5/10), mengatakan, saat kunjungan Wen bahwa pihaknya bersedia kembali ke perundingan perlucutan senjata nuklir enam negara yang ditinggalkannya April. Namun, dengan syarat pihaknya berkesempatan untuk melakukan perundingan bilateral langsung dengan AS.
Washington mengatakan setuju melakukan perundingan bilateral hanya dalam kerangka perundingan enam negara. AS juga menegaskan, sasaran perundingan hendaknya bertumpu pada dihentikannya program senjata nuklir Pyongyang.
Profesor Yuk Duk-Min dari Institut Hubungan Luar Negeri dan Keamanan Nasional di Seoul mengatakan, para pengamat akan mencermati apakah ketiga negara akan mengirimkan ’pesan kuat dan bersatu’ untuk kembali ke forum enam negara.
Perundingan-perundingan untuk menghentikan program nuklir Pyongyang itu diselenggarakan oleh sekutu dekat Korea Utara, China, dan beranggotakan kedua Korea, AS, Rusia, dan Jepang.
"Manakala Anda berusaha menangani Korea Utara, yang bermain dengan muslihat yang bagus, yang penting bagi kelima negara lainnya adalah bersatu dengan komitmen untuk melanjutkan proses enam negara," kata Yun.
Para pejabat di Seoul juga mengatakan, Lee ingin menyampaikan apa yang dia sebut sebagai ’posisi tawar yang besar’ untuk perlucutan nuklir Korea Utara. Korea Selatan belum menjelaskan secara rinci mengenai rencananya itu.
Perundingan-perundingan enam negara sebelumnya telah mencapai kesepakatan. Korea Utara setuju untuk membongkar fasilitas dan bahan baku nuklirnya dengan imbalan paket bantuan energi dan jaminan keamanan.
