Diduga Bakar Lokalisasi, 9 Warga Ditahan

PEKANBARU, KOMPAS.com — Polisi menahan sembilan warga yang diduga terlibat aksi pembakaran puluhan rumah bordil di lokalisasi Sepakat, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Riau.
    
Berdasarkan informasi di Pekanbaru, Minggu, sembilan warga tersebut ambil bagian dalam Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Antimaksiat yang melakukan unjuk rasa di lokalisasi Sepakat pada Rabu (19/8). Aksi pembakaran itu sendiri merupakan buntut dari unjuk rasa ratusan warga yang mendesak supaya lokalisasi tersebut ditutup pada Ramadhan.
    
Salah satu warga yang ditahan adalah Saidina Ali, tokoh masyarakat setempat, yang ikut dalam unjuk rasa tersebut. Adapun delapan warga lainnya adalah Abdul Nasib, Ambrisuherman, Andri, Budi, Dodi, Hendri, Mahyudin, dan Yaman.
    
Mereka ditangkap pada Sabtu karena diduga terlibat dalam aksi pembakaran lokasi maksiat yang telah puluhan tahun beroperasi di Pelalawan itu. Kabarnya, penangkapan sembilan warga dilakukan polisi tanpa surat penahanan, setelah melakukan sweeping bersama germo lokalisasi.
    
"Kami ditahan setelah diminta menandatangani berita acara pada 22 Agustus 2009. Sekarang kami ditahan, tidak bisa melakukan apa-apa," kata Saidina Ali melalui pesan singkat.
    
Kapolres Pelalawan AKBP Wawan Setiawan membantah adanya sweeping untuk penahanan warga yang dilakukan polisi bersama germo. Ia mengatakan, hal tersebut hanya untuk kepentingan penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka.
    
"Saya belum bisa banyak berkomentar saat ini," katanya.
    
Ketua Bidang Dakwah dan Ekonomi Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau Ridwan Syarif meminta kepolisian bersikap netral dalam penanganan kasus pembakaran lokalisasi Sepakat.
   
"Polisi harus memerhatikan kondisi psikologi warga dalam menangani kasus pembakaran lokalisasi karena warga sudah lama memperingatkan pemerintah dan germo lokalisasi supaya tempat maksiat itu ditutup," katanya.
    
Menurut Ridwan Syarif, warga terpaksa melakukan aksi anarki itu karena aspirasi mereka tidak direspons oleh pihak berwenang, yakni Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Padahal, lokalisasi itu dinilai berdampak buruk terhadap moral generasi muda.