Rakaryan Sukarjaputra
KOMPAS.com - Pemilihan umum Jepang pada 30 Agustus mendatang akan menjadi penentu apakah Partai Demokratik Liberal yang berkuasa selama setengah abad harus ”turun takhta” atau bisa bertahan. Sejumlah survei menunjukkan, Partai Demokrat Jepang berpeluang sangat besar dipilih sebagai ”penguasa” baru di Jepang. Di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, DPJ bertekad meningkatkan pendapatan rumah tangga-rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi masyarakat melalui sejumlah langkah, antara lain pemberian tunjangan anak. DPJ juga bertekad mewujudkan pertumbuhan yang stabil dengan mentransformasikan ekonomi Jepang menjadi lebih digerakkan oleh permintaan domestik. Pajak untuk perusahaan-perusahaan kecil dan menengah pun akan diturunkan, dari 18 persen saat ini menjadi 11 persen. DPJ juga akan menetapkan standar minimum pendapatan secara nasional, yaitu 800 yen per jam, dan bertekad meningkatkannya menjadi 1.000 yen per jam. LDP menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan 2 persen pada paruh kedua tahun fiskal 2010 yang dimulai April mendatang. DPJ juga ingin meningkatkan rata-rata pendapatan rumah tangga menjadi satu juta yen dalam 10 tahun ke depan. LDP menjanjikan akan menciptakan permintaan pasar antara 40 sampai 60 triliun yen dan menciptakan lapangan kerja bagi dua juta orang dalam tiga tahun ke depan. Di bidang perawatan anak dan peningkatan pendapatan rumah tangga, DPJ berencana membayari sebanyak 26.000 yen (sekitar Rp 2.800.000) per bulan untuk setiap anak yang mereka miliki, mulai April 2011. DPJ ingin memotong secara bertahap biaya sekolah tinggi negeri dan secara bertahap menghapuskan tarif penggunaan jalan raya. DPJ juga akan menghapuskan pengenaan biaya tambahan sekitar 25 yen (sekitar Rp 2.700) per liter bensin dan pajak-pajak terkait kendaraan lainnya untuk mencapai pemotongan pajak sebesar 2,5 triliun yen. LDP mengatakan akan secara bertahap menurunkan biaya pendidikan bagi anak berusia tiga hingga lima tahun dan menghapuskannya dalam tiga tahun ke depan. Terkait masalah pemanasan global, DPJ berani menargetkan penurunan emisi gas yang lebih berani. Pada 2020 akan dikurangi emisi sebesar 25 persen di bawah tingkat emisi tahun 1990, dan lebih dari 60 persen pada 2050. LDP hanya berani menargetkan penurunan emisi sebesar 15 persen dari tingkat emisi tahun 2005. LDP juga bertekad meningkatkan pemanfaatan energi surya sebanyak 20 kali lipat pada 2020, dan 40 kali lipat pada tahun 2030 dari tingkat sekarang. Banyak lagi perbedaan lainnya, antara LDP dan DPJ. Akan tetapi, secara umum banyak kalangan menilai bahwa tawaran dari DPJ memang lebih menarik. Target-target ataupun programnya lebih konkret. Dalam banyak hal, DPJ juga diyakini lebih berani ketimbang LDP, termasuk dalam memosisikan kembali hubungan Di bawah LDP, Jepang berada dalam posisi lebih menurut kepada keinginan AS. Hal inilah yang ingin diubah DPJ dengan tekad untuk lebih menyejajarkan posisi Jepang dengan AS, negara yang mengalahkannya pada Perang Dunia II. Memasuki masa kampanye pemilu tersebut, DPJ mencatatkan jumlah kandidat terbanyak, yaitu 59 orang untuk kursi perwakilan proporsional (PR). LDP hanya mengajukan 37 orang atau terendah sepanjang masa. Hal itu merefleksikan Dalam pemilu kali ini, kata ”Seikenkotae” (perubahan pemerintahan) menjadi slogan banyak warga Jepang. DPJ dianggap bisa membawa ”Seikenkotae”. Sekitar 480 kandidat akan dipilih pada pemilu 30 Agustus nanti untuk Dewan Perwakilan Rakyat Jepang (Diet). Sekitar 300 lainnya akan dipilih dengan menggunakan sistem tersendiri dan 180 lainnya akan dipilih di tingkat distrik. Pada pemilu kali ini, DPJ menjalin koalisi dengan Partai Rakyat Baru (PNP) dan Partai Sosial Demokrat (SDP). Dengan keberhasilan DPJ meraih kursi mayoritas di Majelis Tinggi Parlemen Jepang pada pemilu 2007, LDP terbukti kesulitan menjalankan program-programnya. Oleh karena itu, rakyat Jepang tentu tidak ingin melihat suatu pemerintahan yang lumpuh. Berdasarkan lata belakang itu, secara teoretis, pilihan kepada DPJ adalah pilihan yang paling rasional. Dengan menguasai Majelis Tinggi dan Majelis Rendah Parlemen, DPJ akan lebih leluasa menjalankan program-programnya. Hal itu akan menjadi tolok ukur bagi rakyat mengenai kemampuan sesungguhnya DPJ. Seandainya DPJ memenangi pemilu tahun ini, banyak pengamat mengatakan akan terjadi sebuah perubahan politik yang besar di Jepang. DPJ diperkirakan akan lebih banyak memfokuskan perhatian untuk segera menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya soal ekonomi Jepang yang tercatat dalam kondisi terburuk dalam 60 tahun terakhir. Terkait kebijakan luar negeri Jepang, bisa dipastikan pemimpin DPJ, Yukio Hatoyama, yang akan menjadi PM baru Jepang jika menang dalam pemilu nanti, akan lebih memfokuskan perhatian pada kawasan Asia. Ini adalah kawasan yang memang menjadi penggerak utama ekonomi dunia saat ini. Hal itu, menurut beberapa kalangan diplomat Jepang di Jakarta, bermakna tidak akan ada perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Jepang terhadap Indonesia. Indonesia tetap menjadi negara yang sangat penting dalam kebijakan luar negeri Jepang. Terkait fokus ke Asia itu, pergeseran kebijakan luar negeri akan lebih banyak berpengaruh ke sekutu-sekutu ”tradisional” Jepang. Para sekutu ini, di bawah LDP, mendapat perhatian sangat besar, yaitu Uni Eropa dan AS. Keberadaan pasukan AS di Jepang yang mencapai 50.000 prajurit, misalnya, akhir-akhir ini semakin banyak diributkan rakyat Jepang sehingga kemungkinan besar akan diatur kembali oleh DPJ. Begitu juga soal keberadaan pangkalan militer AS di Jepang, telah diantisipasi juga oleh AS. Sekutu tradisional terkuat Jepang ini berharap tidak akan ada perubahan dalam kebijakan aliansi kedua pihak. Akan tetapi, antisipasi apa yang akan dilakukan AS belum sepenuhnya jelas. Hasil pemilu Jepang pun saat ini masih belum jelas. Sebagai kekuatan ekonomi besar dunia, hasil pemilu Jepang akan banyak berpengaruh kepada banyak negara, khususnya terkait kemajuan ekonomi di Negara itu. Bangkitnya kembali ekonomi Jepang, tentu akan menguntungkan banyak negara lain karena bisa mengekspor produknya ke Jepang. Di sisi lain, ekonomi Jepang yang kuat juga akan berdampak pada aliran investasi dan wisatawan Jepang yang semakin lancar mengalir ke berbagai negara. Namun, bisakah Jepang meraih kejayaan ekonomi seperti di masa lalu. Selain karena kegagalan LDP, porsi penduduk Jepang yang menua juga menjadi bagian dari persoalan. Hal ini menurunkan produktivitas. Bisakah DPJ menerima kehadiran pekerja asing lebih banyak lagi?
