Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Hadapi Pergolakan

Kompas.com - 03/08/2009, 08:12 WIB
KOMPAS.com — Keputusan Burundi mengirimkan lagi satu batalyon tentaranya ke Mogadishu, Somalia, Sabtu (1/8), semakin menegaskan beratnya tantangan untuk mewujudkan kedamaian di Somalia.

Pemerintahan transisi Somalia, yang didukung komunitas internasional, praktis tak berdaya menghadapi kelompok perlawanan Al-Shabab yang berusaha menggulingkan pemerintahan resmi.

Nasib pemerintahan transisi yang dipimpin Presiden Sheikh Sharif Sheikh Ahmad, dengan Omar Abdirashid Ali sebagai Perdana Menteri, kini sepenuhnya di tangan Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM) yang mengandalkan 5.000 tentara dari Burundi dan Uganda.

AMISOM memulai tugasnya pada Maret 2007, tetapi pasukan dari beberapa negara Afrika hanya mampu menguasai dan mempertahankan ibu kota Mogadishu dan sekitarnya.

Burundi telah kehilangan 17 tentaranya sejak bergabung di AMISOM. ”Burundi memutuskan menghormati keputusannya mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Somalia, meskipun kami tidak tahu kapan negara-negara lain akan mengirim kontingen yang mereka janjikan,” ungkap Jenderal Lazare Nduwayo, juru bicara Angkatan Darat Burundi.

Al-Shabab, yang bertekad mengusir semua pasukan asing dari Somalia, disinyalir mendapatkan bantuan dari Eritrea. Hal ini membuat Duta Besar AS di PBB, Susan Rice, pekan lalu, memperingatkan Eritrea agar menghentikan kegiatannya jika tidak ingin mendapatkan sanksi.

Keadaan semakin rumit

Sejak pecahnya perang sipil pada tahun 1991, setelah tergulingnya rezim militer pimpinan Siad Barre, Somalia tidak pernah mempunyai pemerintahan yang efektif hingga saat ini.

Terjadi kombinasi perang antara kelompok sipil melawan kelompok militer. Juga ada perang antara kelompok sipil berdasarkan etnis untuk melawan kelompok sipil dari etnis berbeda. Juga ada perang antara kelompok sipil berlandaskan agama dan kelompok sipil dari ”aliran” agama yang berbeda. Semua ini membuat konflik di Somalia sangat rumit sehingga tidak mudah untuk menemukan solusi.

Berbagai konferensi internasional ataupun regional telah diselenggarakan, termasuk yang diselenggarakan Intergovernmental Authority on Development (IGAD) pada tahun 2000.

Konferensi yang diselenggarakan IGAD menghasilkan pemerintahan transisi nasional (TNG). Pada tahun 2004, struktur pemerintahan Somalia diperbaiki lagi dengan pembentukan Transitional Federal Parliament (TFP) dan Transitional Federal Government (TFG).

Akan tetapi, pemerintahan transisi ini terus mendapatkan perlawanan dari kelompok garis keras Al Shabab, yang merupakan sayap bersenjata dari Islamic Courts Union yang posisinya tergeser TFG.

AMISOM hanyalah penerus dari misi-misi sebelumnya yang berada langsung di bawah PBB, antara lain UNITAF (1992) yang kemudian diteruskan UNOSOM. AS, yang pernah sangat berperan pada misi-misi PBB, akhirnya mundur bersama misi PBB pada tahun 1995. Hal itu menggambarkan betapa kerasnya perang di Somalia yang terus kian bergolak. (AP/AFP/OKI)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com