WASHINGTON, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton, Jumat (31/7), mengatakan belum ada keputusan yang diambil untuk mengurangi beberapa sanksi terhadap Sudan. Hal itu dikatakan sehari setelah seorang pejabat senior AS mengisyaratkan, langkah tersebut akan membantu proses perdamaian.
Jenderal Scott Gration, utusan khusus AS untuk Sudan, mengatakan kepada para anggota parlemen Kamis bahwa ia tidak tahu, apakah pihak intelijen membenarkan Sudan masih dalam daftar "negara terorisme", yang dikenai sanksi-sanksi dan larangan pemberian bantuan.
Ketika ditanya, apakah pemerintah sedang mempertimbangkan langkah demikian, Hillary Clinton menjawab, "Kami belum membuat keputusan untuk mencabut Sudan dari daftar negara terorisme."
Ia menjelaskan bahwa suatu tinjauan intensif akan dilakukan oleh pemerintah Obama mengenai kebijakan terhadap Sudan. "Namun hingga kini belum ada keputusan yang telah dibuat," ia menandaskan, dalam satu konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi.
Gration, dalam pengakuannya kepada para anggota parlemen mengatakan, sanksi AS terhadap Sudan kontra-produktif terhadap upaya untuk menegakkan perdamaian di negara itu. Ia merekomendasikan Washington agar mencabut beberapa sanksi terhadap Khartoum.
Jenderal pensiunan Angkatan Udara itu mendapat mandat untuk berupaya melanjutkan kesepakatan perdamaian 2005, yang mengakhiri perang saudara dua dasawarsa antara Sudan utara dan selatan, dan membantu memulihkan kestabilan wilayah Darfur barat setelah bertahun-tahun perang antara pemerintah dan pasukan pemberontak.
Ketika ditanya mengenai komentar Gration, juru bicara Deplu AS, PJ Crowley, mengatakan, Sudan, yang ditempatkan dalam daftar terorisme pada 1993, pada beberapa tahun belakangan ini meningkatkan kerja sama kontra-terorismenya dengan AS.
Dia mengatakan itu dan masalah lain sebagai bagian dari tinjauan kebijakan AS atas Sudan, yang menurut para pejabat tampaknya akan dituntaskan pada beberapa pekan mendatang.
Terdapat beberapa perdebatan di dalam pemerintahan Obama mengenai cara mendekati Pemerintah Sudan, dan mengenai apa yang terjadi di wilayah Darfur, yang oleh Gedung Putih dianggap sebagai pemusnahan suku bangsa.
Ketika menegaskan pandangan pemerintah Obama, Crowley menghindari komentar mengenai apa yang terjadi di Darfur yang dianggap pemusnahan suku bangsa, dan mengatakan fokusnya adalah bukan pada rumusnya. "Anda tahu, Presiden (Obama) telah mengatakan bahwa apa yang terjadi di Darfur, apa yang telah dilakukan di Darfur, adalah pemusnahan suku bangsa, dan kami masih sangat prihatin mengenai hal itu," ia menambahkan.
"Dalam suatu evaluasi—dan kami sedang melakukan evaluasi sampai sekarang —kami mengamati apa yang terjadi, dan yang terpenting adalah, kami menunggu. Ada sejumlah kecaman, kecaman mengenai masalah yang berkaitan dengan hubungan antara AS dan Sudan," kata Crowley pula.
