JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 13 penyumbang dana kampanye pasangan capres-cawapres Megawati-Prabowo diketahui tidak menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sumbangannya.
Dari 13 daftar nama penyumbang tersebut sembilan di antaranya berasal dari sumbangan perseorangan/individu dan empat lainnya berasal dari perusahaan.
"Saya enggak tahu apa ibu Mega lupa atau enggak, karena syarat jadi capres harus mencantumkan NPWP dalam daftar sumbangan yang diterimanya," Kata Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan dalam jumpa pers di kantor ICW, Jakarta, Jumat (31/7).
Dari kesembilan penyumbang dana perseorangan tersebut, enam penyumbang di antaranya atas nama Megawati Soekarno Putri, dengan total sumbangan Rp 101 miliar. Sedangkan tiga orang lainnya adalah suami Megawati, Taufiek Kiemas, Prof Dr Ir Suhardi, MSc, dan A Muzani, masing masing menyumbang Rp 1 miliar.
Sedangkan empat perusahaan penyumbang dana adalah PT Kertas Nusantara (Rp 5 miliar), PT Comexindo International (Rp 5 miliar), PT Tjigaru (Rp 5 miliar), dan PT Arsari Aviation (Rp 5 miliar).
Sementara untuk pasangan capres-cawapres JK-Wiranto, ICW menemukan terdapat 10 nama penyumbang perseorangan dengan total sumbangan Rp 945 juta yang tidak melampirkan NPWP. Sedangkan sumbangan dari badan hukum yang tidak melampirkan NPWP, terdapat satu nama perusahaan atas nama PT Satria Sukses Makmur dengan total sumbangan Rp 500 juta.
"Selain itu, ada 55 nama penyumbang individu yang enggak jelas identitasnya dengan total Rp 173.500.000 dan 161 perusahaan penyumbang yang juga enggak jelas identitasnya dengan total sumbangan Rp 22.779.195.090," jelasnya.
