JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat perlu menggiring kabinet mendatang untuk menciptakan regulasi yang berpihak pada investasi di sektor mikro. Hal itu disampaikan oleh Ketua II Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Silmy Karim, Jakarta, Selasa (28/7).
Menurutnya, selama ini pemerintah lebih memprioritaskan investasi asing dan kurang memperhatikan UMKM. Padahal jika ditinjau lebih dalam, lanjut dia, investor asing itu melarikan investasi mereka ke pasar modal yang sifatnya tidak permanen. Pemasukan yang diperoleh dari investasi asing tidak sebesar yang diperhitungkan karena mereka juga meminjam dana dari bank pemerintah yang tidak lain adalah uang masyarakat.
"Justru sekitar 60 persen yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah mereka yang berada di sektor mikro atau investasi domestik," ujar Silmy.
Ia mengatakan, optimisme UMKM tergantung pada dua hal, yakni pasar dan modal, yang keduanya tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah.
Mengenai modal, lanjutnya, pemerintah beserta Kementerian BUMN harus memiliki fokus terhadap UMKM tersebut. Dengan demikian, bagi mereka yang kekurangan biaya modal dapat dibantu untuk mendapatkan modal usaha mereka.
Kemudian untuk masalah pasar, tergantung pada bagaimana daya saing para UMKM itu. Namun, perlu diingat bahwa daya saing itu juga harus didukung oleh iklim usaha yang bagus karena pada dasarnya UMKM selalu kalah dibanding investor asing.
Ia juga menambahkan, semakin terbukanya pasar bebas memberi peringatan kepada pemerintah mau tidak mau harus lebih serius memikirkan masalah UMKM agar mereka juga mampu bersaing di pasar dengan para investor asing. "UMKM jangan sepenuhnya dilepas ke pasar tanpa dukungan penuh pemerintah, karena mereka akan terdesak oleh investasi asing dan akhirnya akan jatuh. Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai," tuturnya.
