WASHINGTON, KOMPAS.com-Ancam-mengancam antara AS dan Iran soal penghapusan program nuklir semakin memuncak. Jika Iran tak bisa dibujuk untuk menghentikan program nuklir, AS akan tempuh cara lebih keras, yakni melalui tekanan ekonomi. Salah satu pilihannya, menjegal pasokan bahan bakar minyak ke Iran.
AS dan sekutu-sekutunya, terutama Israel, sangat khawatir program nuklir Iran akan berkembang menjadi senjata nuklir. Iran selalu menyatakan hanya membangun pembangkit listrik bertenaga nuklir. Israel adalah yang paling gusar soal ini.
Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Howard Berman, Demokrat California, mengancam akan mengegolkan undang-undang yang melarang ekspor BBM ke Iran. ”RUU itu akan memaksa perusahaan-perusahaan memilih hendak berbisnis dengan Iran atau berbisnis dengan AS,” katanya.
Menghukum perusahaan
RUU tersebut akan menghukum perusahaan energi asing yang mengekspor BBM ke Iran atau membantu negara itu mengelola pabrik penyulingan. Hukuman tersebut termasuk dijatuhkan ke perusahaan penyedia kapal atau yang mengapalkan BBM. Pihak yang terlibat dalam penjaminan dan pembiayaan kargo BBM itu pun akan mendapatkan ganjaran hukuman.
Sudah banyak langkah yang diambil DPR AS untuk menghambat pasokan BBM ke Iran. Awal bulan ini, DPR AS mengajukan usulan agar melarang Bank Ekspor-Impor AS menyediakan kredit, asuransi, atau garansi pembayaran utang kepada perusahaan asing pemasok BBM ke Iran. Meski sebagai salah satu pemilik cadangan minyak terbesar di dunia, Iran mengimpor 40 persen kebutuhan BBM.
Pemerintah Iran juga memberikan subsidi kepada rakyatnya agar membuat harga bahan bakar tetap terjangkau. Harga satu liter bensin di Iran sangat murah, hanya Rp 1.144.
Para analis memperkirakan, langkah menghambat bahan bakar ke Iran ini tidak akan banyak berdampak. Tindakan tersebut justru akan menyuburkan penyelundupan di kawasan perbatasan yang memang sudah memiliki sejarah sangat panjang.
Tekanan ekonomi AS juga pernah diterapkan kepada Irak. Kini AS menuai reputasi buruk soal keadaan di Irak, yang menyedihkan. (Reuters/joe)
