Inggris Cabut Izin Ekspor Senjata ke Israel

LONDON, KOMPAS.com — Pemerintah Inggris mencabut lima izin ekspor peralatan tempur untuk Angkatan Laut Israel karena aksinya dalam serangan terhadap Gaza tahun ini.

Departemen Luar Negeri Inggris mengatakan, ekspor itu akan menyalahi kriteria penjualan senjatanya. Namun, mereka membantah telah menerapkan embargo senjata terbatas.

Pemerintah Inggris menegaskan bahwa mereka tidak menjual senjata yang bisa dipakai sebagai alat untuk melakukan agresi di dalam atau di luar negeri.

Israel mengatakan, tentaranya mematuhi seluruh aturan hukum internasional dalam misi serangannya. Serangan selama 22 hari yang berakhir 18 Januari lalu secara luas dikutuk sebagai serangan berlebihan.

Pemerintah Inggris telah dikecam oleh kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen karena laporan organisasi Amnesty International bahwa alat perang buatan Inggris dipakai secara ilegal di Gaza. Amnesty mengatakan, baik Israel maupun Hamas melakukan kejahatan perang dalam konflik tersebut.

Pada bulan April, Pemerintah Inggris mengeluarkan pernyataan tidak menyalahi aturannya sendiri, yang disebutnya "keras", tetapi juga menyatakan tengah memeriksa ulang lisensi yang telah dikeluarkannya.

Pada Senin, Kantor Kementerian Luar Negeri menyatakan telah melakukan kaji ulang, dan menemukan "dalam jumlah kecil pasukan Israel dalam serangannya di Gaza menyebabkan ekspor persenjataan tersebut kini menyalahi … kriteria tersebut".

Seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya menyatakan, lima dari 35 kontrak untuk peralatan angkatan laut telah dibatalkan. Media melaporkan dengan mengutip pejabat Israel menyatakan bahwa pembatalan ini terkait pada sistem persenjataan kapal perang Saar 4.5.

Tidak mengganggu

Bulan April lalu, Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan muncul "laporan kredibel" bahwa sejumlah kapal telah dipakai sebagai "kapal tembak" dalam serangan di Gaza tersebut. Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan bahwa keputusannya di masa depan akan "mempertimbangkan apa yang telah terjadi dalam beberapa konflik dewasa ini".

"Kami tidak memberikan lisensi ekspor kalau memang ada risiko jelas bahwa senjata itu akan dipakai untuk represi, baik di dalam, maupun di luar negeri," demikian pernyataan tersebut.
    
Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman mengatakan kepada radio publik Israel, "Kita dikenai banyak embargo di masa lalu... Tidak masalah. Ini tidak akan mengganggu kita."

Kelompok hak asasi manusia di Palestina menyatakan, sekitar 1.400 warga Palestina tewas dalam serangan tersebut. Tiga belas warga Israel tewas dalam konflik tersebut, sembilan di antaranya adalah tentara yang bertugas di Gaza. Israel menyatakan bahwa serangan itu dilakukan untuk mengurangi serangan roket yang ditembakkan dari Gaza menuju kota-kota di bagian selatan.