BEIJING, KOMPAS.com — China telah menolak permintaan Turki untuk membicarakan masalah kerusuhan yang menelan ratusan korban jiwa di wilayah Xinjiang di Dewan Keamanan PBB. China beralasan, persoalan itu merupakan urusan dalam negeri China.
"Pemerintah China telah mengambil langkah-langkah menentukan menurut undang-undang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Qin Gang, Kamis (10/7). "Ini benar-benar urusan dalam negeri China. Tidak ada alasan untuk mengusahakan pembicaraan Dewan Keamanan," lanjutnya.
Pernyataan Qin itu disampaikan setelah sebelumnya Turki minta kepada China untuk menjamin diakhirinya dengan cepat apa yang dikatakan sebagai "kekejaman" di wilayah Urumqi, ibu kota Provinsi Xinjiang.
Kerusuhan antaretnis itu telah menyebabkan 156 orang tewas, lebih dari 1.000 orang luka-luka, sementara 1,434 orang ditangkap.
Dalam pidato yang disiarkan televisi Rabu kemarin, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, kejadian itu telah meningkat menjadi kekejaman. "Kami mengharapkan... pelaksanaan segera tindak-tindakan yang perlu sesuai dengan hak asasi manusia universal," katanya.
Ditambahkannya, Turki sebagai salah satu negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan akan minta badan itu membicarakan cara-cara untuk mengakhiri kekerasan tersebut. Delapan juta orang Uighur Xinjiang merupakan hampir separuh dari penduduk wilayah itu, wilayah padang pasir dan gunung sangat luas yang kaya sumber alam yang berbatasan dengan Asia tengah bekas Soviet.
Banyak orang Uighur telah berusaha untuk mencari perlindungan di Turki, tempat beberapa kelompok Islam dan nasionalis cenderung mendukung permintaan akan sebuah negara merdeka bagi etnik Uighur di wilayah itu.
Namun, kebijakan resmi Turki adalah mendukung integritas wilayah China dan menentang gerakan separatis.
Kerusuhan di Xinjiang itu telah memancing kecaman dan demonstrasi terhadap China di berbagai belahan dunia, antara lain di Belanda dan Australia. Di Belanda, lebih dari 150 orang ditangkap dalam demonstrasi awal pekan ini, dengan 14 demonstran dijatuhi hukuman ringan oleh pengadilan setempat.
