Pemerintah Harus Cek Soal Penyiksaan WNI di Mesir

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Cairo Mesir harus segera mengklarifikasi berita penyiksaan terhadap 4 mahasiswa Indonesia oleh aparat Mesir. 

"Bila benar, dan tampaknya memang benar, segera menyampaikan protes sekeras-kerasnya, dan meminta pemerintah Mesir meminta maaf, serta mengambil tindakan kepada aparatnya yang bertanggung jawab," ujar anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional Abdillah Toha di Jakarta, Sabtu (4/7) malam. 

Pemerintah Mesir, menurut Abdillah, memang cenderung otoriter, tidak menghormati HAM dan represif, sehingga mahasiswa Indonesia disana agar lebih berhati-hati.
 
"Di Mesir tidak ada kebebasan berpendapat dan sangat menekan kekuatan-kekuatan, sekecil apapun, yang dianggap membahayakan kelanggengan kekuasaan rezim yang berkuasa," ujarnya. 

Inilah, menurut Abdillah, salah satu contoh rezim represif yang didukung Barat yang walaupun tidak demokratis tetapi dianggap menguntungkan kepentingan Barat.