Israel Akui Negara Palestina, Asalkan Tanpa Militer

RAMAT GAN, KOMPAS.com — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Minggu (14/6), untuk pertama kalinya mendukung pembentukan sebuah negara Palestina setelah tekanan selama beberapa pekan dari AS. Namun, tokoh garis keras itu menegaskan bahwa negara Palestina itu harus tanpa militer.

Ia juga mengatakan dalam pidato penting mengenai proses perdamaian Timur Tengah, orang Palestina harus mengakui Israel sebagai sebuah "negara Yahudi", syarat yang telah lama ditolak oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

"Jika kami memperoleh jaminan mengenai demiliterisasi dan jika Palestina mengakui Israel sebagai negara bangsa Yahudi, maka kami mencapai solusi yang berdasarkan atas sebuah negara Palestina tanpa militer yang berdampingan dengan Israel," kata Netanyahu.

"Wilayah Palestina akan berada dalam kedaan tanpa senjata, tidak akan mengendalikan angkasa, tidak akan ada senjata bisa masuk, tanpa kemungkinan aliansi mencolok dengan Iran atau (milisi Syiah Lebanon) Hizbullah," katanya.

Netanyahu juga mengesampingkan penghentian penuh kegiatan pembangunan permukiman—yang dijadikan syarat oleh Palestina sebagai peluncuran kembali negosiasi—dan mengatakan, pengungsi Palestina tidak akan ditampung di dalam wilayah perbatasan Israel.

"Syarat utama adalah Palestina mengakui dengan tegas dan terbuka bahwa Israel adalah sebuah negara bangsa Yahudi," kata Netanyahu. "Pusat konflik (Timur Tengah) selalu penolakan Arab untuk menerima keberadaan negara Yahudi," katanya. "Penarikan yang telah dilakukan Israel di masa silam tidak mengubah kenyataan ini."

Palestina telah menyatakan tidak akan kembali ke meja perundingan sampai Israel menghentikan semua kegiatan permukiman, dan seorang juru bicara Abbas mengecam pidato Netanyahu itu. "Pidato ini menorpedo semua prakarsa perdamaian di kawasan itu," kata Nabil Abu Rudeina kepada AFP.

Pidato Netanyahu itu disampaikan sebagai tanggapan atas pidato Presiden AS Barack Obama kepada dunia Muslim 10 hari lalu yang menegaskan lagi ikatan "tak terpatahkan" AS dengan Israel, tetapi juga mengatakan bahwa situasi Palestina "tidak bisa ditoleransi".

Obama berjanji mengupayakan penyelesaian dua negara dan dalam beberapa pekan terakhir ini, AS meningkatkan tekanan terhadap pemerintah baru Israel agar mendukung pembentukan negara Palestina dan menghentikan semua kegiatan permukiman.